Gratifikasi di Lingkungan MPR Capai Rp 17 Miliar, KPK: Kemungkinan Bisa Bertambah

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nilai gratifikasi untuk pengadaan barang dan jasa dalam kasus ini mencapai belasan miliar.

"Sejauh ini, sekitar belasan miliar, kurang lebih Rp 17 miliar," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

Budi mengatakan, KPK masih terus menghitung jumlah penerimaan gratifikasi dalam kasus ini. Tidak menutup kemungkinan nilai gratifikasi yang diterima bertambah seiring pendalaman atas keterangan para saksi serta alat bukti lainnya.

"Masih terus dihitung dan KPK juga mendalami berbagai informasi terkait dengan pengadaan apa saja yang terkait dengan penerimaan gratifikasi tersebut," tutur Budi.

Dalam kasus ini, kata Budi, KPK sudah menetapkan seorang tersangka yang berasal dari penyelenggara negara. Hanya saja, Budi enggan membeberkan identitas lengkap tersangka tersebut serta perannya dalam perkara korupsi tersebut.

"Saat ini KPK belum bisa menyampaikan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka dan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini. Pada saatnya nanti KPK tentu akan sampaikan terkait dengan konstruksi perkaranya dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka," jelas Budi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR), Siti Fauziah menegaskan pimpinan MPR periode sekarang, 2024-2030 maupun periode sebelumnya, 2019-2024, tidak terlibat dalam kasus ini.

Menurut Siti, kasus dugaan korupsi tersebut merupakan tanggung jawab dari sekjen MPR pada masa pengadaan dilakukan.

"Dalam hal ini, tidak ada keterlibatan pimpinan MPR RI, karena perkara tersebut merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu," ujar Siti dikutip Senin (23/6/2025).

Siti mengungkapkan, perkara yang sedang diusut oleh KPK merupakan perkara lama, yakni terjadi pada periode 2019-2021. Menurut dia, fokus perkara ini berada pada ranah administratif sekretariat jenderal pada masa itu.

Editor: Maswin