Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Gali Keterangan Pejabat Kemenag Pemilik Travel Umrah dan Haji

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki travel umrah dan haji. Hal ini bagian dari upaya untuk mengungkap dugaan korupsi kuota haji khusus tahun 2024.

KPK memastikan, pihak-pihak yang terkait dengan dugaan korupsi tersebut, bakal dimintai keterangan agar kasus dugaan korupsi ini bisa naik ke tahap penyidikan. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemanggilan pejabat Kemenag, pemilik agen travel umrah dan haji, bahkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tergantung kebutuhan penyidik.

"Nanti kita lihat kebutuhan dari penyidik tentunya, pihak-pihak mana saja yang akan didalami tentu KPK juga tidak menutup kemungkinan untuk memanggil siapapun yang memang dibutuhkan keterangannya untuk membuat terang perkara ini," tandas Budi di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Sebelumnya, KPK telah memeriksa pendakwah Ustaz Khalid Basalamah di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (23/6/2025) lalu. KPK menggali pengetahuan Khalid Basalamah soal penentuan kuota haji khusus pada Tahun 2024. 

Dikatakan Budi, Ustaz Khalid Basalamah bersikap kooperatif dan menyampaikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyidik. Hal ini membantu penanganan perkara terkait dengan kuota haji.

Ustaz Khalid Basalamah diketahui memiliki travel umrah dan haji bernama Uhud Tour. Biro travel ini menawarkan beragam paket dengan harga yang bervariasi.

Untuk paket umrah ada dari paket bronze, gold hingga platinum mulai harga Rp 36 juta sampai Rp 72 juta. Sementara untuk haji, mereka menawarkan paket haji khusus dengan harga 5000 dolar AS atau sekitar Rp 81 jutaan. 

KPK tengah menyelidiki kasus kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota haji khusus pada tahun 2024. Hingga saat ini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, belum masuk tahap penyidikan sehingga belum ada pihak yang menjadi tersangka.

KPK mulai menyelidiki kasus ini setelah Pansus Angket Haji DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan haji 2024. Arab Saudi saat itu memberikan tambahan 20.000 kuota. Kemenag kemudian membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Editor: Maswin