KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di BRI Senilai Rp 2,1 Triliun

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nilai proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di BRI yang diselediki KPK sebesar Rp 2,1 triliun. Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek EDC tersebut terjadi pada periode 2020-2024.

"Terkait dengan penyidikan perkara pengadaan EDC di BRI, tempus perkaranya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp 2,1 triliun," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Budi mengatakan pihaknya mengamankan sejumlah dokumen pada saat penggeledahan 2 lokasi di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada pekan lalu. Dokumen tersebut terkait pengadaan proyek, buku tabungan dan beberapa bukti elektronik.

"Dalam kegiatan penggeledahan yang telah KPK lakukan pada pekan kemarin, KPK telah mengamankan beberapa dokumen terkait dengan pengadaan, kemudian ada tabungan juga, ada beberapa bukti elektronik yang tentu semuanya akan didalami oleh penyidik," ungkap Budi.

Budi mengatakan, penyidik KPK terus mendalami barang bukti yang ada, baik dari hasil penggeledahan maupun keterangan saksi yang sudah diperiksa KPK. Pada waktunya, kata dia, KPK akan mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan EDC di BRI. 

"Dalam perkara ini, seluruh informasi dan keterangan yang telah diperoleh, baik dari tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan, semua akan dilengkapi dan tentu KPK nanti akan menyampaikan pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan mesin EDC di BRI ini," pungkas Budi.

KPK diketahui mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan EDC di lingkungan sebuah bank pelat merah. Sejumlah lokasi telah digeledah untuk kepentingan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi, penggeledahan masih berlangsung dan menjadi bagian dari proses pembuktian. “Nanti detailnya karena penggeledahan sedang berjalan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/6/2025). 

Setyo menambahkan, penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti sekaligus membuat terang perkara yang tengah ditangani. Meski belum bisa mengungkapkan lokasi pasti yang disasar, Setyo memastikan perkembangan kasus akan disampaikan ke publik dalam waktu dekat.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan EDC. Namun, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. “Pengadaan EDC,” singkat Fitroh saat dikonfirmasi.

EDC merupakan perangkat penting dalam sistem transaksi perbankan yang digunakan untuk memproses pembayaran elektronik melalui kartu debit maupun kredit.

Meski belum diumumkan secara resmi siapa pihak yang diduga terlibat, Fitroh menyebut, KPK telah mengantongi informasi awal tentang adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan. “Ada beberapa kasus atau dugaan penyimpangan yang terjadi," ungkapnya.

Editor: Maswin