KPK Usut Rumah Mewah Diduga Milik Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengusut rumah mewah yang diduga milik Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Ginting di Medan.

Pengusutan tersebut terkait dengan kasus korupsi proyek jalan di Sumut yang menjerat Topan dan empat tersangka lainnya. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik KPK akan menelusuri aliran uang dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk aset-aset yang diduga berasal dari perkara korupsi jalan tersebut.

Budi mengatakan, penyidik KPK juga akan mengusut pihak-pihak yang diduga mendapatkan aliran dari hasil tindak-tindakan korupsi tersebut. Menurut Budi, proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah area yang sangat rawan terjadi korup di pemerintah daerah.

"KPK melihat sektor pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu sektor yang punya risiko tinggi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga KPK menaruh sektor PBJ itu menjadi salah satu fokus area pendampingan dan pengawasan yang dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi," ujar Budi, Selasa (1/7/2025). 

Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting dan empat tersangka lainnya diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap 2 proyek, yakni pembangunan Jalan Sipiongot batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025) mengatakan penyidik sedang menelusuri dana senilai Rp 2 miliar lebih dari proyek tersebut mengalir kepada siapa saja.

"Rp 2 miliar itu kemudian sudah distribusikan, ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih tersisa Rp 231 juta," kata Asep. 

KPK akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran dana suap tersebut. Selain itu, ada peluang memintai keterangan Bobby selaku atasan dari tersangka Topan Obaja.

Dalam kasus tersebut, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Selain Topan Obja, empat tersangka lain, adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker Pelaksaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Pemprov Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Pilang. Mereka sudah ditahan di Rutan KPK, Jakarta Selatan.

Editor: Maswin