KPK Amankan Uang Rp 5,3 Miliar dan Bilyet Giro Rp 28 Miliar terkait Kasus EDC BRI

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 5,3 miliar saat menggeledah 7 lokasi di Jakarta pada Selasa (1/7/2025) dan Rabu (2/7/2025). Uang tersebut diduga ada kaitan dengan korupsi proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Pada hari Selasa dan Rabu, KPK melakukan upaya paksa berupa penggeledahan pada 5 rumah dan 2 Kantor yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan perkara pengadaan EDC," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025). 

Budi mengatakan, dalam penggeledahan tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait perkara ini. Termasuk, uang Rp 5,3 miliar yang tersimpan di rekening swasta. Uang yang diduga merupakan bagian fee atas pengadaan EDC tersebut telah dipindahkan ke rekening KPK.

Selain itu, kata Budi, KPK juga mengamankan bilyet deposito senilai Rp 28 miliar dalam penggeledahan tersebut. KPK juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait kasus korupsi EDC bank pelat merah tersebut.

Bilyet deposito merupakan dokumen atau surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai bukti kepemilikan deposito berjangka. Bilyet ini berisi informasi penting seperti nama nasabah, jumlah dana yang didepositokan, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang berlaku. Bilyet deposito juga berfungsi sebagai alat untuk mencairkan dana deposito pada saat jatuh tempo.

KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC di BRI dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp 2,1 trilliun.

Berdasarkan perhitungan sementara penyidik KPK, jumlah kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp 700 miliar atau 30 persen dari nilai anggaran proyek EDC. Tempus proyek pengadaan mesin EDC yang diselidiki KPK pada periode 2020-2024.

Dalam kasus korupsi pengadaan EDC ini, KPK juga sudah mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah Direktur Utama (Dirut) PT Allo Bank Indonesia, Tbk atau Allo Bank, Indra Utoyo dan mantan wakil Dirut BRI Catur Budi Harto. Mereka dicegah ke luar negeri sejak 27 Juni 2025 lalu. 

Ke-13 orang ini dicekal karena keterangannya sangat dibutuhkan untuk membuat kasus dugaan korupsi tersebut menjadi terang. KPK berharap ke-13 orang tersebut kooperatif dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank pelat merah.

Editor: Maswin