Kamak Desak KPK Periksa Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan

MEDAN, investor.id – Massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakaat Anti Korupsi (Kamak) Sumatera Utara (Sumut) menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/7/2025). Mereka mendesak KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan pejabat lain dalam kasus korupsi di Dinas PUPR Sumut.

Ketua Umum Kamak Sumut Asep Haliar dalam pernyataan sikapnya menyatakan kekecewaan mendalam atas terjadinya praktik korupsi di tengah upaya pembangunan daerah.  Dia menyebut, salah satu perhatian adalah dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar dari APBD Sumut TA 2025. 

"Kami mendesak KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara atas dugaan mengetahui dan terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini penting demi memastikan akuntabilitas dan integritas pejabat publik," ujar Asep.

Kamak juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur semasa Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan, yang dinilai bermasalah dari sisi pengelolaan anggaran.

Beberapa proyek yang disorot antara lain pembangunan gedung Kejari Medan senilai Rp 2,4 miliar yang ambruk, proyek lampu jalan senilai Rp 25,7 miliar, pembangunan gapura, hingga pekerjaan drainase yang diduga tidak sesuai spesifikasi.

Selain mendesak pemeriksaan oleh KPK, Kamak juga meminta Presiden Prabowo Subianto menegur Bobby Nasution atas berbagai temuan dugaan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara di masa kepemimpinannya di Kota Medan. 

Sementara itu, pihak Gubernur Sumatera Utara belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dari Kamak. Namun sumber internal Pemprov Sumut menyatakan bahwa seluruh proses hukum akan dihormati dan pihaknya siap bekerja sama jika dibutuhkan dalam penyelidikan.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sumut dan menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, sebagai tersangka.

Topan Obaja Ginting disebut-sebut sebagai sosok yang dekat dengan Gubernur Sumut, sehingga penangkapannya memicu sejumlah pertanyaan publik terkait pengawasan dan kepemimpinan di lingkungan Pemprov Sumut.

Editor: Maswin