KPK Periksa 3 Saksi Terkait Kredit Fiktif Rp 250 Miliar Bank Jepara Artha 

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda). Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan, pemeriksaan para saksi dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). 

Adapun ketiga saksi yang diperiksa adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Joko Seyadi, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Yogyakarta Satria Eri Wibowo, dan Wirasusaha pemilik barbeshop Barbercof Ahmad Miska Al-Wafda.

Sebelumnya, KPK sudah memeriksa Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Jepara Artha Jhendik Handoko (JH) terkait kasus ini pada Selasa, 3 Juni 2025 lalu.

Saat itu, Budi Prasetyo mengatakan, penyidik KPK mendalami tugas dan kewenangan Jhendik Handoko dalam kapasitas sebagai Dirut BPR Bank Jepara Artha serta kaitan tugasnya tersebut dengan kasus kredit fiktif yang sedang ditangani KPK.

"Yang bersangkutan hadir, penyidik mendalami kewenangan apa saja dan tugas pokok apa saja yang diberikan kepada JH selaku Dirut pada BPR Jepara Artha," ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).

Dalam kasus ini, KPK telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 dengan inisial yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA. Dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif Bank Jepara Artha ini mencapai Rp 250 miliar.

Penyidik KPK juga telah menyita sejumlah unit kendaraan, tanah dan bangunan serta uang tunai dalam kasus kredit fiktif ini. Kendaraan yang disita sebanyak 5 unit kendaraan, yakni jenis Fortuner (2 unit), CRV (2 unit), dan HRV. Lalu, sebanyak 130 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 50 miliar dan uang tunai kurang lebih Rp 12,5 miliar. 

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha. Pencabutan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 21 Mei 2024.

Editor: Maswin