KPK Periksa Sekretaris Dinas PUPR Sumut Terkait Korupsi Proyek Jalan

MEDAN, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara M Haldun, Kamis (10/7/2025). Dia diperiksa sebagai saksi bersama Ryan Muhammad, PNS di PUPR Sumut.  

M Haldun membenarkan dirinya telah diperiksa KPK. Menurutnya, dia dimintai keterangan terkait proyek di PUPR Sumut.  yang diperiksa KPK ketika dikonfirmasi Jumat (11/7/2025) membenarkan pemeriksaan KPK itu. Dia mengatakan, KPK menanyakan terkait proyek di PUPR Sumut. 

"Iya diperiksa KPK terkait OTT kemaren, saya sebagai Sekretaris PUPR ditanyai soal proyek itu," ucap Haldun saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).

Haldun mengatakan, KPK juga menanyakan kepadanya terkait proyek jalan yang akan dilelang itu masuk dalam APBD Sumut 2025.

Proyek jalan itu adalah pembangunan proyek Pembangunan Jalan Sipiongot batas Labusel, dengan nilai proyek Rp96 miliar dan proyek Pembangunan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai proyek Rp61,8 miliar.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Kelima tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES). 

Kemudian, PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL). Kemudian, Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp.46 miliar.

Editor: Maswin