KPK Kritik Pengaturan Soal Cekal dalam RUU KUHAP

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengkritik sejumlah pengaturan dalam RUU KUHAP yang dinilai tidak mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi. Selain pengaturan penyelidik dan penyadapan, KPK juga mengkritik pengaturan pencekalan atau pencegahan seseorang ke luar negeri.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam RUU KUHAP, pencekalan hanya dilakukan untuk tersangka. Menurut Budi, pencekalan seharusnya tidak hanya untuk tersangka, juga bisa berlaku bagi saksi. 

"RUU KUHAP itu yang bisa dilakukan cekal adalah hanya tersangka, namun KPK berpandangan cekal tentunya tidak hanya dibutuhkan bagi tersangka saja, tapi bisa juga terhadap saksi ataupun pihak yang terkait lainnya," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Budi mengatakan esensi dari pencekalan adalah memastikan seseorang untuk tetap berada di dalam negeri sehingga proses-proses penyelidikan dapat dilakukan lebih efektif. Karena itu, kata dia, pencekalan tersebut bisa dilakukan kepada siapa saja yang memiliki kaitan dengan tindak pidana, bukan hanya tersangka.

"Misalnya dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan itu bisa segera dilakukan sehingga prosesnya juga bisa menjadi lebih cepat, efektif dan tentu itu baik untuk semuanya," tandas Budi. 

Budi mengatakan KPK terus membahas dan mendiskusikan pengaturan-pengaturan dalam RUU KUHAP dengan para pakar dan ahli hukum. Menurut dia, masih banyak poin-poin yang tidak sinkron dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

"Untuk itu KPK nanti akan memberikan masukan dari hasil kajian yang sudah dilakukan termasuk pengayaan dari para pakar hukum yang sudah diundang oleh KPK. Nanti akan kami sampaikan apa saja yang kemudian penting untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR yang nanti akan membahas itu," pungkas Budi.

Editor: Maswin