Ada 17 Masalah, Ketua KPK Minta RUU KUHAP Harus Dibahas Terbuka dan Partisipatif

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan DPR dan pemerintah selaku pembuat undang-undang agar membahas RUU KUHAP secara terbuka, transparan dan partisipatif.

Menurut Setyo, DPR dan pemerintah perlu melibatkan banyak pihak termasuk LSM, lembaga pemerintah seperti KPK dan elemen masyarakat, dalam penyusunan dan pembahasan RUU KUHAP.

Hal tersebut penting untuk meminimalisir pengaturan-pengaturan dalam RUU KUHAP bertentangan atau tidak sinkron dengan ketentuan di undang-undang lain dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti 17 poin di RUU KUHAP yang berpotensi menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"Jadi prinsipnya KPK berharap bahwa proses RUU KUHAP ini disusun secara terbuka artinya terbuka itu transparan, semua bisa dilibatkan ada partisipatif dari banyak pihak sehingga bisa melihat pembuatan daripada RUU KUHAP itu memiliki semangat untuk membangun proses hukum yang bermanfaat, berkeadilan bagi seluruh masyarakat," ujar Setyo dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

Setyo mengatakan RUU KUHAP merupakan aturan yang penting dan berlaku dalam waktu yang lama. Apalagi, kata dia, dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP disebutkan bahwa RUU ini mengacu pada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

"Nah, harapannya tidak hanya memikirkan sampai dengan 2045 saja, tapi jangka panjang sampai kapanpun nanti bahkan bisa di-update KUHAP itu disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem hukum yang berlaku dengan tata cara atau tren perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Nah, dengan kondisi seperti itu sekali lagi harapannya ini akan menjadi hal-hal yang positif," tandas Setyo.

Setyo mengatakan, pembahasan yang transparan dan partisipatif penting agar tidak ada perbedaan-perbedaan pengaturan, pemahaman dan penafsiran terhadap suatu hukum acara. Hal tersebut juga untuk meminimalisir kesan-kesan bahwa RUU KUHAP dibahas secara sembunyi-sembunyi dan terlalu cepat.

"Semuanya bisa melibatkan, menampung semua aspirasi, sehingga tidak ada kemudian ada friksi, ada pemikiran dan lain-lain yang menganggap bahwa ini dibuat secara agak mungkin terlalu cepat. Dan saya yakin pemerintah bersama dengan legislatif akan membuat sebuah produk hukum yang sangat bagus karena saya yakin bahwa pemerintah ingin menghasilkan sebuah upaya untuk acara hukum acara pidana ini sebaik-baiknya," pungkas Setyo.

Editor: Maswin