Wacana Wapres Berkantor di IKN, Dede Yusuf: Belum Ada Pembahasan Resmi

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan, belum ada pembahasan resmi di Komisi II terkait wacana Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), menyusul belum ditetapkannya sebagai ibu kota negara.

“Belum ada pembahasan, jadi saya gak bisa mengatasnamakan komisi II, mengatakan kita akan membahas itu,” katanya kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Senin (21/7/2025).

Dede tak menampik bahwa salah satu tugas wapres yakni mempercepat pembangunan. Namun, hal tersebut harus direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Bila telah mendapat persetujuan, Komisi II DPR akan membahas dan memulai proses legislasi.

"DPR nanti akan menerima usulan pemerintah, anggaran sudah ditetapkan tahun ini saja Rp5 triliun, belum dari PU. Sampai 2029 menghasilkan Rp60 sekian triliun," ujarnya.

"Jadi menurut saya, dalam konteks ini kita kembalikan kepada presiden, apakah presiden mau menugaskan siapapun dalam konteks tadi percepatan," imbuh Dede.

Dede menambahkan, usulan tersebut baru berada di tingkat fraksi. Dirinya mengaku belum dimintai tanggapan kendati Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berniat meminta tanggapan masing-masing fraksi sebelum ada pembahasan. 

"Jujur saya belum tahu, belum ada pembahasan. kalau ketua mengusulkan demikian, ya nanti kita sikapi bersama juga bagaimana tanggapan dari faksi-faksi lain," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Nasdem menyarankan agar proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dimulai dari wakil presiden (wapres).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan, wapres sebaiknya mulai berkantor di IKN, mengingat sebagian infrastruktur strategis telah selesai dibangun.

Editor: Maswin