Bantah Lemahkan Pemberantasan Korupsi, Komisi III DPR akan Undang KPK Bahas RUU KUHAP

JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini merespons kritikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyodorkan 17 poin yang dinilai bermasalah terkait dengan RUU KUHAP yang sedang dibahas di Komisi III DPR. 

“Tidak benar bahwa KUHAP menghilangkan sifat lex specialis UU Tipikor & UU KPK,” kata Habiburokhman kepada wartawan Rabu (23/7/2025).

Habiburokhman lantas menyinggung sejumlah pasal yang dibahas dalam RUU KUHAP. Termasuk Pasal 7 ayat (5) RUU KUHAP terkait koordinasi penyidik antar lembaga penegak hukum.

Dalam pasal tersebut, kata Habiburokhman, penyidik KPK dikecualikan dalam koordinasi dengan kepolisian.

Habiburokhman pun membantah apabila RUU KUHAP dianggap melemahkan pemberantasan korupsi, bahkan mereduksi efektivitas kerja KPK. 

Politisi Partai Gerindra tersebut juga menampik pernyataan KPK yang menyebut bahwa kepentingan lembaga antirasuah tersebut tak diakomodir.

“Tidak benar bahwa Penyidik dan Penyelidik KPK tidak diakomodir. Berdasarkan hasil kesepakatan Panja, dalam Pasal 1 angka 7, disebutkan bahwa penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan,” katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menambahkan bahwa pihaknya bakal kembali mengundang KPK untuk mendengar masukan terkait RUU KUHAP. 

Selain itu, para pegiat anti korupsi juga akan dilibatkan untuk memberi masukan. Dia memastikan pembahasan RUU KUHAP tak akan dilakukan terburu-buru.

“Hal-hal lain akan kita bahas bersama-sama saat Raker / RDPU nanti, yang jelas kami tidak akan tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU KUHAP ini,” katanya.

Editor: Maswin