Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Panggil 3 Saksi 

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan tiga saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

Ketiga saksi yang dipanggil KPK adalah Veniawati selaku Sales Marketing PT Smartweb Indonesia Kreasi periode 2019-sekarang; Riko Elisa selaku Accounting Manager PT Smartweb Indonesia Kreasi periode 2021-sekarang; dan Hari Prasetyo selaku Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina. 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

KPK diketahui sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023. Proyek digitalisasi SPBU Pertamina ini diduga melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dalam pengadaan dan implementasi teknologi digital di SPBU Pertamina.

KPK berkomitmen mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU ini. Pemeriksaan saksi-saksi yang telah dijadwalkan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai peran masing-masing pihak dalam proyek tersebut.

Selain itu, KPK juga telah menyita beberapa dokumen terkait perkara ini dari saksi Head Legal PT. Telkomsigma yang merupakan anak usaha Telkom Group, Wisnu Kamulyan pada Senin, 19 Mei 2025.

"KPK melakukan penyitaan beberapa dokumen kepada saksi sebagai tambahan barang bukti untuk perkara dimaksud," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Dua di antaranya berasal dari PT Telkom Indonesia, sementara satu tersangka merupakan pihak swasta. 

Meskipun demikian, KPK belum mengungkap identitas dari ketiga tersangka tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh menyebut dua tersangka dari PT Telkom berinisial DR dan W. Sementara sebagai pihak swasta adalah EL.

KPK juga sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah ketiga tersangka tersebut ke luar negeri selama enam bulan. Perpanjangan pencegahan dapat dilakukan jika dibutuhkan penyidik.

Editor: Maswin