KPK Kaji Opsi Gelar Sidang In Absentia untuk Harun Masiku

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji opsi menggelar sidang in absentia atau sidang tanpa kehadiran fisik terhadap Harun Masiku. Terdakwa kasus suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu buron hingga saat ini.

Opsi menggelar sidang in absentia ini tercetus usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto 3,5 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK akan mempelajari masukan menggelar pengadilan in absentia tersebut. Dia menegaskan, KPK ingin melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan efektivitas supaya perkara ini segera selesai.

Budi juga memastikan KPK terus melakukan pencarian dan melacak keberadaan DPO tersangka Harun Masiku sebagaimana komitmen KPK untuk menuntaskan perkara ini. Menurut dia, Harun Masiku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan suap Komisioner KPU

"KPK masih terus melakukan pencarian DPO tersangka HM. Jadi memang penyidikannya masih terus berprogres dan kami mengajak masyarakat yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan juga bisa menyampaikan informasi tersebut kepada KPK ataupun kepada aparat penegak hukum lainnya sehingga bisa ditindaklanjuti," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025).

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terbukti melakukan tindak pidana suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024.

Menurut Hakim, Hasto terbukti menyediakan uang suap sebesar Rp 400 juta ke anggota KPK Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR 2019-2024.

Editor: Maswin