Akademisi Sebut Budidaya Lobster KJA Pangandaran Berbasis Riset

Dalam Penilaian Teknis permohonan PKKPRL, KKP selalu melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

“Setahu saya lokasi KJA yang diributkan itu sudah sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat. Di dalam Perda RTRW Jawa Barat, lokasi budidaya berada di dalam Zona Pemanfaatan Terbatas Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran dan diperbolehkan," jelasnya.

Ditambahkan, setelah terbitnya PKKPRL, subjek hukum juga wajib memiliki perizinan lainnya seperti Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam melaksanakan kegiatannya.

"Jadi isu merusak lingkungan itu tak masuk akal, semua izin sudah dipenuhi,” tegasnya.

Dia menambahkan, lokasi KJA lobster di Pangandaran sudah tepat karena kondisi perairannya cukup tenang, dengan kedalamannya 6-7 meter yang sesuai untuk kegiatan budidaya.

Menurut dia, kegiatan budidaya di lokasi berombak besar justru riskan gagal karena dapat merusak infrastruktur KJA itu sendiri.

Peristiwa itu pernah terjadi di era Menteri Susi pada 2018 silam. Sebanyak delapan KJA lepas pantai yang menelan biaya miliaran rupiah rusak akibat hempasan gelombang.

“Kalau asal main saja tanpa riset, ya seperti yang pernah terjadi di Pangandaran sebelumnya, malah jadi sampah dan duit miliar hilang," bebernya.

Berdasarkan catatan, di era Susi Pudjiastuitu menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, memang ada proyek keramba jaring apung lepas pantai atau KJA offshore di Kabupaten Pangandaran pada 2018 silam dan kini dalam kondisi terbengkalai.

Delapan unit KJA offshore itu rusak karena dihempas gelombang. Proyek KJA offshore dibiayai APBN 2017 sebesar Rp 42 miliar per daerah. Anggaran besar itu digunakan untuk membeli teknologi keramba dan fasilitasnya dari Norwegia.

Editor: Grace El Dora