Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Dalami Isu Anggota DPR dapat Jatah Haji Khusus 2024

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi terkait dugaan pemberian kuota haji khusus bagi anggota DPR dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi tahun 2024 lalu.

Ada dugaan kuat kuota haji khusus diberikan kepada anggota Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Agama (Kemenag). 

"Ini menjadi pengayaan bagi tim untuk mendalami informasi tersebut," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Hanya saja, kata Budi, penyidik KPK saat ini sedang fokus mengusut dugaan pergeseran kuota haji reguler ke kuota haji khusus yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1 triliun.

"Sejauh ini kami masih mendalami fokus perkaranya yakni penggeseran kuota haji yang kemudian mengakibatkan kerugian negara," tandas Budi.

Diketahui, KPK sudah meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, meskipun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 

KPK sudah mencegah sejumlah pihak ke luar negeri termasuk Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Bahkan, kediaman Gus Yaqut di Jakarta sudah digeledah KPK dan menemukan barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik atau BBE.

Dugaan korupsi dalam kasus ini terletak pada pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20 ribu justru dibagi secara berimbang 50:50% antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Pembagian kuota haji tambahan ini lalu dilegalkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan.

KPK menduga adanya persengkongkolan antara pejabat Kemenag dengan pihak travel haji untuk meloloskan pembagian 50:50% antara haji reguler dan haji khusus. Bahkan, KPK juga mendalami ada aliran dana di balik penerbitan SK 130 tahun 2024.

KPK juga menduga kuat agen travel diuntungkan dengan pengalihan sekitar 42 persen atau 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus.

Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara dari kasus korupsi pembagian kuota haji tambahan ini mencapai angka lebih dari Rp 1 triliun.

Editor: Maswin