Tunjangan Rp 50 Juta, DPR Dinilai Tak Punya Sense of Crisis

JAKARTA, investor.id – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melontarkan kritik pedas atas tunjangan perumahan setiap anggota DPR periode 2024-2029 sebesar Rp 50 juta per bulan. Terkait hal ini, peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR tak mempunyai sense of crisis.

“Sense of crisis tak ada di kamus DPR rupanya, dan itu jelas menyakitkan untuk rakyat,” ungkap Lucius Karus saat dihubungi B-Universe, Rabu (20/8/2025).

Alasannya, tak ada hal mendesak yang menyebabkan anggota dewan mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.

Menurut Lucius, selama ini tak semua anggota DPR mengontrak rumah lantaran sudah mempunyai kediaman pribadi. Hal itu menyebabkan tunjangan tersebut sia-sia. “Intinya tunjangan ini tak pasti untuk mengontrak rumah, dan akhirnya ya jadi seperti penghasilan tambahan bagi anggota,” tegas dia.

Lucius Karus juga mempertanyakan penetapan tunjangan tersebut terjadi saat presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi.

“Padahal seharusnya posisi DPR sebagai wakil rakyat sekaligus mitra pemerintah yang turut membahas anggaran, mestinya paham dengan kondisi perekonomian dan keuangan itu sehingga pilihan untuk mendapatkan tunjangan yang membebani anggaran negara harusnya tidak diambil,” kata dia.

Oleh sebab itu, Lucius Karus meminta DPR mengevaluasi tunjangan tersebut. DPR tak terlambat untuk meninjau ulang tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, sebutnya.

“Kalau DPR punya sense of crisis, mestinya mereka terbuka untuk mengevaluasi kebijakan tunjangan ini sembari memastikan rakyat seperti guru dan dosen bisa mendapatkan upah yang layak,” kata dia.

Editor: Grace El Dora