KPK Beberkan Kasus Prioritas Selama 2025, Apa Saja? 

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah kasus prioritas yang ditangani selama 2025. Kasus prioritas tersebut dibagi atas empat kategori yang mencakup korupsi di pemerintahan daerah, sektor keuangan, sumber daya alam, hingga korupsi terkait pelayanan publik.

"Kinerja penindakan KPK di semester 1 tahun 2025. Bahwa prioritas penanganan perkara tindak pidana korupsi ada 4 selama tahun 2025," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). 

Setyo menjelaskan, pertama, terkait masalah tindak pidana korupsi pemerintahan daerah. Ada sejumlah kasus prioritas diantaranya terkait pembangunan soal jalan, pembangunan kantor pemerintah, dan proyek pembangunan penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur.

Kedua, sejumlah kasus dalam tindak pidana di sektor keuangan antara lain terkait pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BP Taspen, kredit fiktif, pengadaan mesin EDC, pengadaan iklan di salah satu bank, serta dugaan korupsi pada pengadaan program sosialisasi dan CSR.

"Kemudian yang berikutnya adalah tindak pidana di sektor sumber daya alam. Ini berkaitan dengan gratifikasi dalam produksi batu bara, kemudian suap terkait izin usaha pertambangan, dan jual beli gas di PGN (Perusahaan Gas Negara), dan pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina," ujarnya. 

Keempat, dalam tindak pidana korupsi terkait pelayanan publik terdapat kasus dugaan pemerasan tenaga kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), digitalisasi SPBU di Pertamina, dan kasus dugaan korupsi Kuota Haji.

"Dari sini kami laporkan juga bahwa penanganan tindak pidana korupsi sampai dengan Agustus 2025, ada 31 perkara yang tahap penyelidikan, 43 mencakup penyidikan. Jadi ada sejumlah surat perintah penyidikannya, totalnya ada 52, dengan 68 tersangka," pungkasnya.

Editor: Maswin