Bos Maktour Travel Penuhi Panggilan KPK terkait Kasus Kuota Haji Tambahan 2024

JAKARTA, investor.id - Bos Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (28/8/2025) pagi. Fuad Hasan akan memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji Tambahan 2024.

"Sebagai masyarakat yang baik dan taat, ya, kami dipanggil, kami harus datang. Insyaallah," ujar Fuad Hasan saat tiba di KPK. 

Fuad Hasan mengaku tidak memiliki persiapan khusus menghadapi pemeriksaan penyidik KPK. Dia juga hanya membawa dokumen yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024.

"Ya, dokumen yang nanti dibutuhkan, itu aja ya," tandas dia.

Fuad Hasan juga merespons soal pembagian kuota haji tambahan 2024 menjadi 50% untuk kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Dia menegaskan, pembagian kuota haji tersebut merupakan kebijakan pemerintah dan pihaknya hanya diminta sebagai penyelenggara haji khusus.

"Kalau bicara itu nanti kami sampaikan, karena itu kebijakan dari pemerintah. Kami hanya dimintakan untuk bisa mengisi itu aja, ya," jelas dia. 

Lebih lanjut, Fuad Hasan juga menyinggung soal kiprah Maktour Travel selama 41 tahun. Dia memastikan pihaknya selalu menjaga integritas dan memberikan yang terbaik untuk jemaat, bangsa dan negara.

"Yang paling penting, Maktour sudah berkiprah selama 41 tahun. Insyaallah kami selalu menjaga integritas dan kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu yang paling penting, ya. Sebagai penyelenggara terbaik tentunya kami akan selalu menjaga, dan insyaallah kami akan selalu berbuat yang terbaik untuk negeri ini," pungkas Fuad Hasan.

Diketahui, KPK sudah meningkatkan status perkara pembagian kuota haji tambahan 2024 ke tahap penyidikan, meskipun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 

KPK sudah mencegah sejumlah pihak ke luar negeri termasuk Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Fuad Hasan. KPK juga sudah menggeledah kediaman Yaqut, beberapa kantor agen travel dan rumah ASN Kemenag serta kantor Ditjen PHU Kemenag.

Editor: Maswin