Rieke Diah Pitaloka Minta Presiden Evaluasi Polri Usai Insiden Rantis Tewaskan Ojol

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung penyelidikan secara tuntas terkait insiden mobil rantis Brimob menabrak Affan, pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas. Rieke mendorong Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi institusi kepolisian.

“Kami mendesak agar kasus wafatnya Affan diusut tuntas. Ini bukan akhir dari perjuangan kami bersama teman-teman ojol,” ujar Rieke dalam keterangannya di TPU Karet Bivak, Jumat 29 Agustus 2025. 

Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bagi para pengemudi ojol di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan menahan emosi, sambil terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum yang ada.

Rieke menekankan pentingnya perbaikan payung hukum bagi para pengemudi ojol.

“Kami sedang berjejaring di seluruh Indonesia untuk memperbaiki aturan hukum bagi teman-teman ojol,” katanya.

Ia juga mengajak para pengemudi untuk mengedepankan kesabaran dan pertimbangan keluarga dalam setiap langkah perjuangan, sehingga kematian Affan tidak menjadi sia-sia. 

Pernyataan Rieke mencerminkan kepedulian terhadap kondisi kesejahteraan pengemudi ojol yang selama ini menghadapi risiko tinggi dalam bekerja. Kematian Afan menjadi simbol perlunya reformasi sistemik dalam penanganan keamanan publik dan perlindungan pekerja di sektor transportasi daring.

Rieke juga menegaskan dukungan keluarga Affan terhadap langkah-langkah perbaikan ini. Keluarga berharap agar tidak ada lagi pengemudi ojol yang mengalami nasib serupa.

“Keluarga juga ingin kehidupan pengemudi ojol lebih baik,” katanya, menambahkan bahwa Affan semasa hidupnya selalu aktif memperjuangkan hak-hak rekan-rekannya. 

Dalam kesempatan tersebut, Rieke menekankan keterbukaan proses hukum terkait kasus ini. Ia mendorong agar pengadilan dan penetapan tersangka disiarkan secara publik, memastikan proses hukum berjalan transparan.

Langkah ini penting untuk memberikan kepercayaan publik sekaligus menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum.

Rieke menekankan bahwa perbaikan tidak hanya berlaku pada individu yang terlibat, melainkan harus dilakukan secara sistemik di seluruh institusi kepolisian. Ia menyinggung perlunya reformasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. 

“Reformasi harus menyentuh seluruh sistem, bukan hanya tujuh orang yang terlibat. Ini adalah upaya jangka panjang untuk menegakkan keadilan,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPR dan masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas institusi negara.

Editor: Maswin