DPR Terputus dari Rakyat, Cenderung Jadi “Stempel” Eksekutif

JAKARTA, investor.id – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyoroti adanya ‘the disconnect’, yaitu keterputusan yang semakin lebar antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan rakyat yang diwakilinya. Fenomena ini membuat aspirasi publik kerap terabaikan dan mengancam fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Edbert Gani menyebut DPR semestinya berfungsi sebagai lembaga check and balance. Namun, lembaga ini justru semakin cenderung mendekat ke eksekutif dan menjadi semacam ‘support system’ bagi pemerintah.

“Seharusnya DPR itu menjadi lembaga yang menunjang check and balance, sekarang ini justru seperti menjadi support system dari kekuasaan eksekutif,” ucap Gani dalam Media Briefing CSIS di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Akibatnya, lanjut Gani, tercipta jarak yang semakin lebar antara aspirasi masyarakat dan langkah DPR. Meski kerap mengklaim terbuka terhadap aspirasi rakyat, tindakan itu sering kali hanya bersifat performatif.

Ia turut menyoroti keterkaitan peran partai politik yang terhadap fenomena ‘the disconnect’ ini. Berdasarkan studi CSIS, lembaga perwakilan lebih banyak diisi oleh kalangan menengah ke atas hingga elit, sementara keterwakilan kelas pekerja sangat minim.

Ia menyinggung sistem rekrutmen politik yang belum memberikan ruang bagi calon alternatif. Hal itu terlihat dari proporsi anggota DPR petahana yang terpilih kembali kian meningkat sejak 2009. Selama DPR maupun DPRD mampu menjaga basis konstituen di daerah, posisi mereka relatif aman tanpa harus terlalu peduli pada kritik publik yang lebih luas. Mekanisme kepartaian saat ini justru memperkuat peluang petahana untuk kembali menang.

Keterwakilan kelas pekerja hanya 5,1% di lembaga perwakilan, membuatnya menjadi timpang. Sementara kepengurusan partai dari level pusat hingga daerah didominasi oleh pengusaha, sehingga hanya mewakili kelas sosial tertentu saja.

Mengatasi Krisis Kepercayaan

Gani mengamati, tidak seperti Pilpres atau Pilkada, kunci keterpilihan anggota DPR atau DPRD lebih bergantung pada pemeliharaan basis konstituen dan insentif untuk populer di publik. Persoalan ini yang selanjutnya membuat maraknya legislasi disahkan secara terburu-buru tanpa partisipasi publik. Proses legislasi yang cepat, bahkan dalam hitungan hari, mencederai legitimasi lembaga perwakilan.

“Dominasi petahana inilah yang kemudian mempersempit ruang dialog dan partisipasi masyarakat, sehingga berkontribusi pada penurunan tajam indeks deliberative democracy di Indonesia,” ujar Gani.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, CSIS mendorong reformasi yang mendesak, baik pemerintah maupun partai politik. Gani menegaskan bahwa reformasi tidak bisa ditunda lagi. Langkah-langkah yang diperlukan terbagi dalam jangka pendek maupun menengah. Tidak ada rekomendasi langkah jangka panjang.

Pertama-tama, pemerintah dan DPR harus memperbaiki komunikasi dengan mengedepankan empati dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Transparansi anggaran lembaga perwakilan, termasuk kegiatan reses, juga harus ditingkatkan.

Kemudian, pemerintah dan DPR harus membenahi sistem pemilu dan partai politik untuk mendorong akuntabilitas, demokratisasi internal, dan transparansi pendanaan partai. Hal itu perlu ikut didukung penguatan kapasitas parlemen, dimana DPR harus diperkuat agar tidak hanya menjadi “alat stempel” eksekutif, tetapi juga mampu menghadirkan alternatif kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Menurut CSIS, solusi ini harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah degradasi demokrasi lebih lanjut dan mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga perwakilan. “Saya tidak buat target jangka panjang, karena memang kita tidak perlu panjang-panjang lagi, reformasi harus dilakukan sekarang,” tandas Gani.

Editor: Prisma Ardianto