Kepala BPKH Dukung Penyidikan Kasus Kuota Haji Demi Perbaikan Tata Kelola 

JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan pihaknya mendukung penuh penuh proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024. Fadlul menyampaikan hal ini usai diperiksa KPK selama 6 jam lebih.

"Kami mendukung penuh proses ini agar tata kelola dana haji semakin kuat, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji serta umat Islam," ujar Fadlul di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025). 

Fadlul mengaku sudah memberikan keterangan ke penyidik KPK sesuai dengan kewenangannya. Menurut dia, kehadirannya merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

"Pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman dari keterangan yang telah saya sampaikan sebelumnya pada tahap penyelidikan. Untuk materi pemeriksaan, silakan ditanyakan langsung kepada penyidik KPK. Semua informasi yang diperlukan sudah kami sampaikan sepenuhnya kepada KPK," jelas dia.

Dia juga mengungkapkan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang mengatur secara ketat prinsip pengelolaan, pertanggung jawaban publik, hingga sistem pelaporan keuangan. 

BPKH, kata dia, secara konsisten menyampaikan laporan keuangan periodik kepada pemerintah melalui kementerian terkait maupun kepada publik.

Laporan mencakup pengelolaan, pengembangan, dan investasi dana haji yang dilaksanakan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan jamaah.

"Sebagai lembaga yang mengemban amanah besar dari umat, kami memastikan seluruh proses dijalankan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan penuh kehati-hatian demi kemaslahatan jamaah haji," pungkas Fadlul. 

Diketahui, KPK sudah meningkatkan status perkara pembagian kuota haji tambahan 2024 ke tahap penyidikan, meskipun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

KPK sudah memeriksa dan mencegah sejumlah pihak ke luar negeri termasuk Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. KPK juga sudah menggeledah kediaman Yaqut, beberapa kantor agen travel dan rumah ASN Kemenag serta kantor Ditjen PHU Kemenag.

Editor: Maswin