KPK Dalami Keterangan Ketum Amphuri Soal Fee Dapatkan Kuota Haji Khusus

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman Muhammad Nur terkait proses hingga fee untuk mendapatkan kuota haji tambahan.

Firman diperiksa KPK bersama 5 saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (2/9/2025) lalu.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain Firman, KPK juga mendalami hal yang sama kepada Kushardono, staf PT Tisaga Multazam Utama dan Agus Andriyanto, Kepala Cabang Nur Ramadhan Wisata Surabaya.

Menurut Budi, para saksi ditanya bagaimana proses mendapatkan kuota tambahan, berapa yang diberangkatkan dari kuota tambahan, berapa fee yang diminta agar mendapatkan kuota tambahan, dan mengapa orang yang baru mendaftar di 2024 bisa berangkat di 2024 atau tidak mengikuti nomor urut.

Budi mengatakan, KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto, Selasa lalu (2/9/2025). Keduanya didalami terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

"Didalami terkait proses pencairan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH untuk jamaah haji di Tahun 2024," tandas Budi dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025). 

Diketahui, KPK sudah meningkatkan status perkara pembagian kuota haji tambahan 2024 ke tahap penyidikan, meskipun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

KPK sudah memeriksa dan mencegah sejumlah pihak ke luar negeri termasuk Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. KPK juga sudah menggeledah kediaman Yaqut, beberapa kantor agen travel dan rumah ASN Kemenag serta kantor Ditjen PHU Kemenag.

Editor: Maswin