Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Pengurus GP Ansor hingga Kesthuri

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi terkait pembagian kuota haji tambahan 2024. Di antaranya Wakil Sekjen GP Ansor Syarif Hamzah Asyathry dan Sekretaris Eksekutif Asosiasi Kesatuan Tour Travel haji dan Umrah (Kesthuri) Muhammad Al Fatih.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025). 

Selain Syarif Hamzah Asyathry dan Muhammad Al Fatih, KPK juga memanggil dan memeriksa sejumlah saksi lainnya, yakin Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin; Ketua Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau Sapuhi, Syam Resfiadi; Divisi Bisa Kesthuri, Juahir; dan pegawai PT Raudah Eksati Utama, Firda Alhamdi.

KPK juga memanggil dan memeriksa Rizky Fisa Abadi selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus, Direktorat Bina Umrah dan Haji khusus periode Oktober 2022 sampai November 2023 serta M Agus Syafi' selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Periode Tahun 2023-2024. 

Diketahui, KPK sudah meningkatkan status perkara pembagian kuota haji tambahan 2024 ke tahap penyidikan, meskipun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

KPK sudah memeriksa dan mencegah sejumlah pihak ke luar negeri termasuk Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. KPK juga sudah menggeledah kediaman Yaqut, beberapa kantor agen travel dan rumah ASN Kemenag serta kantor Ditjen PHU Kemenag.

Editor: Maswin