Pemangkasan Tunjangan DPR Dinilai Belum Sentuh Akar Masalah Ketidakadilan Anggaran

JAKARTA, investor.id - Pemangkasan dan pencabutan tunjangan perumahan serta moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR dinilai belum menyentuh akar masalah yang ada yakni ketidakadilan anggaran.

Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan inti masalah bukan hanya masalah gaji anggota dewan. Tetapi belum menyentuh rasa keadilan dan relevansi kinerja. 

Diakuinya, pimpinan DPR memang sudah mengumumkan pencabutan tunjangan perumahan dan akan melakukan moratorium kunjungan luar negeri dan total take home pay yang diterima anggota dewan menjadi Rp 65,5 juta.

Namun, dia pun mempertanyakan apakah langkah ini sudah menjawab kesenjangan yang dikeluhkan masyarakat dan pembenahan yang diperlukan.

"Solusi tuntutan masyarakat harus berlapis. Pertama, DPR perlu punya ukuran keberhasilan, misalnya, RUU prioritas yang benar-benar disahkan, kualitas pengawasan anggaran, serta bukti advokasi isu-isu daerah pemilihan yang berdampak langsung, seperti harga pangan, layanan kesehatan, dan peluang kerja," katanya, pada Minggu (7/9/2025). 

Kedua, reform kontrak sosial: yakni publik menerima penghasilan besar jika dibarengi standar kerja berbasis target dan sanksi yang jelas ketika target tak tercapai.

Ketiga, keterbukaan aset dan konflik kepentingan yaitu pelaporan LHKPN yang diaudit acak, penelusuran benturan kepentingan, serta publikasi rapor kinerja tahunan setiap anggota.

"Dengan tiga hal itu, pemangkasan tunjangan menjadi simbol perubahan, bukan sekadar kosmetik fiskal," tegasnya.

Ia pun mengkritik beberapa jenis tunjangan yang dianggap tidak lagi relevan. Tunjangan beras dan beberapa fasilitas natura serupa sudah waktunya ditinjau ulang karena tak lagi sesuai konteks pejabat publik abad ke-21 yang penghasilannya cukup membeli kebutuhan dasar tanpa subsidi khusus. 

Selain itu juga ada uang sidang harus dikaitkan ketat pada kinerja. Misalnya berbasis output rapat, kualitas rekomendasi, serta tindak lanjutnya bukan sekadar kehadiran formal.

Achmad menjelaskan rasionalisasi juga mesti menyasar DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Di banyak daerah, pola tunjangan meniru pusat sementara kapasitas fiskalnya sempit. Akibatnya ruang pembangunan publik tergerus belanja aparatur. Prinsipnya sederhana yakni satu standar etika fiskal, lintas level pemerintahan.

Walaupun begitu, ia menilai langkah DPR memangkas tunjangan adalah sinyal awal yang baik. Namun, lanjutnya, kesetaraan dan keadilan anggaran hanya lahir dari disiplin kinerja menyeluruh, yakni tunjangan yang rasional, belanja publik yang berpihak pada hasil, dan tata kelola yang transparan. 

Pemerintah pusat dapat mendorongnya lewat pedoman nasional tunjangan berbasis kinerja, seraya memberikan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan proporsi belanja pegawai dan menaikkan porsi belanja layanan publik.

Intinya, masih ada ruang pemangkasan dan penataan ulang, namun harus cerdas yaitu pangkas yang simbolik, pertahankan yang menunjang fungsi, dan tautkan seluruh fasilitas pada hasil kerja terukur.

Editor: Maswin