Ikuti Jejak DPR, Pemerintah Didesak agar Disiplin Anggaran dan Evaluasi Belanja

JAKARTA, investor.id - Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mendorong pemerintah melakukan efisiensi agar kas negara digunakan tepat sasaran, usai DPR memutuskan pemangkasan tunjangan.

Diakui hingga saat ini sederet program masih menggunakan anggaran jumbo yang berasal dari kas negara atau APBN. Pemangkasan tunjangan DPR pun dinilai hanyalah satu keping mosaik. 

"Sementara keping terbesar ada di hulu yakni bagaimana pemerintah merancang dan mengeksekusi program publik bernilai tambah tinggi. Disinilah disiplin value for money dan spending review tahunan menjadi kunci," katanya kepada Beritasatu.com pada Minggu (7/9/2025).

Pertama, peta tumpang tindih. Banyak program sosial bergandengan namun menyasar kelompok yang sama. Integrasi data penerima manfaat harus menjadi “rel kereta” semua program, dari bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan sampai pangan bergizi.

“Hal ini dilakukan agar kebijakan tepat sasaran dan kebocoran berkurang. Tanpa rel data, keretanya saling serempet,” tuturnya. 

Kedua, evaluasi berbasis hasil, bukan penyerapan. Setiap rupiah harus berujung output. Misalnya jumlah anak terlayani gizi layak dan outcome seperti penurunan stunting, kenaikan literasi, peningkatan kompetensi digital.

Kementerian/lembaga yang melaporkan serapan 98% tapi dampak tak terukur, mesti direstruktur. Kontrak kinerja pimpinan instansi perlu mengunci indikator hasil, dengan bonus-malus yang nyata.

Ketiga, sunset clause untuk program baru. Setiap program jumbo wajib disertai klausul berakhir otomatis dalam 2–3 tahun, kecuali dievaluasi ulang dan terbukti efektif. Ini mencegah “program abadi” yang menyita ruang fiskal. 

Keempat, desain ulang subsidi agar tidak regresif. Subsidi energi yang dinikmati kelompok mampu adalah paradoks kebijakan. 

Reformulasi dengan skema terarah menggunakan kuota/volume, geofencing, atau means-testing—membuat anggaran yang sama memberi manfaat lebih besar bagi rumah tangga rentan, sambil menjaga kredibilitas fiskal.

Kelima, prioritas infrastruktur berbasis kebutuhan dan manfaat ekonomi-lingkungan jangka panjang. Proyek harus lolos uji manfaat bersih (biaya manfaat risiko) dan kesiapan operasi.

MBG harus mengikuti pola ini, evaluasi skala kecil tahun 2025 apabila hasilnya positif baru diperbesar. Lebih baik sedikit proyek, tetapi selesai, terawat, dan produktif, ketimbang banyak proyek yang menjadi monumen biaya. 

"Pada akhirnya, publik akan menilai bukan pada seberapa banyak pos yang dipangkas, tetapi seberapa bermakna perubahan yang dirasakan," ungkap Achmad.

Ketika harga pangan lebih stabil, layanan kesehatan dan pendidikan membaik, serta kesempatan kerja bertambah, kepercayaan akan pulih dengan sendirinya.

Langkah DPR memangkas tunjangan adalah sinyal awal yang baik, namun kesetaraan dan keadilan anggaran hanya lahir dari disiplin kinerja menyeluruh tunjangan yang rasional, belanja publik yang berpihak pada hasil, dan tata kelola yang transparan. 

"Analogi sederhananya kita bukan sekadar merapikan ruang tamu (tunjangan), melainkan menata ulang fondasi rumah (desain kebijakan dan eksekusi anggaran)," ujar dia.

Jika fondasi kokoh, rumah fiskal Indonesia akan tahan terhadap badai tekanan ekonomi, dan terutama lebih nyaman dihuni oleh seluruh rakyat.

Editor: Maswin