KPK Ungkap Asosiasi Travel Haji Lobi Pejabat Kemenag Atur Jatah Haji Khusus Diperbesar

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta adanya lobi-lobi dari pihak asosiasi travel haji dan umroh ke pejabat Kementerian Agama (Kemenag) agar jatah untuk haji khusus 2024 menjadi lebih besar daripada jatah untuk haji reguler.

Lobi-lobi tersebut dilakukan sebelum Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menandatangani Surat Keputusan Nomor 134 Tahun 2024 tentang Pembagian Kuota Haji Tambahan. 

"Asosiasi inilah yang kemudian menghubungi para oknum pejabat yang ada di Kemenag untuk mengatur bagaimana caranya supaya kuotanya itu yang masuk kuota khusus menjadi lebih besar," ujar Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta dikutip Rabu (10/9/2025).

Asep mengatakan, travel haji tidak mendapatkan jatah kuota haji khusus langsung dari Kementerian Agama (Kemenag). Jatah haji khusus tersebut disalurkan oleh pihak Kemenag ke asosiasi-asosiasi travel haji yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing travel haji.

"Mereka sudah melakukan lobi-lobi ini. Jadi tidak sendiri-sendiri untuk travel agent ini, tapi mereka tergabung di dalam asosiasi," tandas Asep. 

Asep mengatakan lobi-lobi asosiasi haji ini membuahkan hasil sehingga pembagian kuota haji tambahan 2024 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk kuota haji khusus sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 134 Tahun 2024.

Hanya saja, pembagian tersebut bertentangan dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

"Kemudian dari sana dibagikanlah sesuai dengan SK Menteri tersebut. Jadi kalau jual-belinya tidak secara langsung, kalau di sini kan disebutkannya jual-beli tadi yang ditanya-tanya, tapi tidak secara langsung. Jadi dengan adanya tambahan kuota tersebut, kuota khusus ini, kemudian kuota itu dibagikan oleh masing-masing asosiasi ini ke travel agent yang menjadi anggotanya, di asosiasinya," jelas Asep. 

Lebih lanjut, Asep mengatakan kuota haji khusus tersebut kemudian diperjualbelikan oleh travel haji. KPK mengendus, harga yang dipatok berkisar antara USD 2.600-7.000 per satu kuota. Para agen travel membeli kuota haji khusus dari asosiasi dan dari asosiasi ini nantinya akan menyerahkan fee penjualan ke oknum di Kemenag.

"Ada terkait dengan penyitaan rumah. Nah betul, jadi tadi untuk menampung uang yang USD 2.600 sampai USD 7.000, ini yang baru kita ketahui. Jadi kisaran-kisaran itu bisa juga nanti lebih besar gitu, range-nya bisa lebih besar misalkan bisa ke angka USD 10.000 seperti itu," pungkas Asep.

Editor: Maswin