KPK Ungkap Penyebab dan Modus Korupsi Kepala Daerah di Era Prabowo

JAKARTA, investor.id – Selama hampir 1,5 tahun pemerintahan Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat sejumlah kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT).

KPK mengungkapkan penyebab korupsi yang terjadi di daerah, tidak semata karena kelemahan sistem, juga karena integritas individu kepala daerah yang rapuh. 

Diketahui, Presiden Prabowo melantik dan mengambil sumpah jabatan 961 kepala daerah terpilih pada Februari 2025. KPK hingga saat ini telah menangkap 10 kepala daerah dengan berbagai modus tindak pidana korupsi. 

"Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala daerah tidak cukup hanya taat pada aturan, tetapi harus menjadi teladan. Sistem yang baik sekalipun akan tetap menemukan celah untuk disalahgunakan, jika kepemimpinan tidak dibalut dengan integritas," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).

Budi mengatakan pola korupsi para kepala daerah pun serupa dengan modus yang sama kerap terjadi berulang, mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, sampai gratifikasi. Menurut Budi, jika ditarik benang merahnya akan merujuk pada penyalahgunaan kewenangan. 

"Hal tersebut menunjukkan bahwa celah korupsi tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada integritas individu yang menjalankannya sehingga, serangkaian persoalan ini harus menjadi peringatan keras sekaligus sinyal untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik," jelas dia.

Karena itu, kata Budi, KPK terus menggencarkan strategi pendidikan dan peran serta masyarakat. Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, kata dia, KPK terus menginisiasi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia. 

"KPK telah menetapkan tujuh kabupaten/kota sebagai percontohan antikorupsi dalam rentang waktu 2024-2025. Khusus tahun 2026, KPK tengah melakukan observasi terhadap empat daerah yang diproyeksikan menjadi calon percontohan, yakni Kota Tangerang, Kota Palangkaraya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Asahan," terang dia. 

Selain itu, kata Budi, sudah ada 167 desa (2021-2025) yang turut menjadi bagian dari upaya memperluas praktik baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Program tersebut, lanjut dia, tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, tetapi juga bertujuan mengubah pola pikir pemerintah daerah agar memiliki komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Ditegaskan juga bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.

"KPK berharap, program ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi mampu melahirkan praktik nyata pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Ke depan, daerah-daerah percontohan diharapkan dapat menjadi role model yang menginspirasi daerah lain dalam membangun budaya antikorupsi," imbuh dia. 

"Namun demikian, tidak hanya daerahnya saja, tetapi kepala daerahnya juga diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai integritas agar praktik atau modus serupa tidak lagi terjadi," pungkas Budi menambahkan.

Daftar 10 kepala daerah terjaring OTT sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto

1. Abdul Aziz (ABZ) selaku Bupati Kolaka Timur terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek Pembangunan dan Peningkatan Kualitas RSUD Kolaka Timur;

2. Abdul Wahid (AW) selaku Gubernur Riau terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dengan meminta jatah “uang preman” dari proyek pembangunan jalan dan jembatan di Riau;

3. Sugiri Sancoko (SUG) selaku Bupati Ponorogo terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan jabatan, suap proyek, serta gratifikasi di Kabupaten Ponorogo;

4. Ardito Wijaya (AW) selaku Bupati Lampung Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ade Kuswara Kunang (ADK) selaku Bupati Bekasi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi;

6. Sudewo (SDW) selaku Bupati Pati terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati;

7. Maidi (MD) selaku Walikota Madiun terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dengan modus dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan fee proyek, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kota Madiun; 

8. Farida Arafiq (FAD) selaku Bupati Pekalongan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pengaturan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan;

9. Muhammad Fikri Thobari (MFT) selaku Bupati Rejang Lebong terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong;

10. Syamsul Auliya Rachman (AUL) selaku Bupati Cilacap terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di Kabupaten Cilacap. 

Editor: Maswin