Jaga Kepercayaan Publik, SPPG Butuh Standarisasi

JAKARTA, investor.id – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan langkah proaktif melalui serangkaian inspeksi mendadak (sidak) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Langkah ini diyakini untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, sidak ini juga diambil sebagai respons atas tingginya ekspektasi masyarakat serta perlunya para mitra SPPG mematuhi SOP yang ketat.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG sebenarnya berdampak luas dalam memenuhi ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas program. Dukungan masyarakat dari beragam strata sosial sebenarnya sudah terlihat. Data penelitian yang baru-baru ini dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) di tiga Kabaputen/Kota di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa dukungan terhadap keberlanjutan program MBG mulai tumbuh dan ada di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan ekonomi lemah maupun yang mampu.

Direktur RISED, Fajar Rahmadi mengatakan dukungan dari masyarakat sudah mulai timbul sehingga yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap program MBG.

“Saya yakin pelaksanaan MBG saat ini belum maksimal. Ketepatan pengantaran, kualitas menu, jenis menu yang diberikan perlu ada evaluasi, sehingga apa yang masyarakat dapatkan sesuai dengan standarnya,” ujar Fajar dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut hasil penelitian RISED, 85% proporsi dukungan terhadap MBG memang datang dari keluarga dengan tingkat pengeluaran rendah (di bawah Rp1 juta); 78% keluarga dengan pengeluaran Rp 1-3 juta juga mendukung keberlanjutan MBG; begitu juga dengan keluarga yang pengeluarannya Rp 3-5 juta (75%) dan Rp 5-10 juta (60%) mengungkapkan dukungannya terhadap program MBG.

Kendati begitu, pemerintah belum boleh puas dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat ini. Tantangan-tantangan yang saat ini program MBG hadapi, harus segera teratasi agar memenuhi ekspektasi masyarakat.

“Saya sangat setuju dengan sidak yang dilakukan BGN akhir-akhir ini. Kita perlu standarisasi SPPG, baik dari sisi menu maupun cara kerja, termasuk higienitas yang harus dijaga. Jika memang ada SPPG yang tidak memenuhi standar, langkah BGN untuk menutup sementara atau mengevaluasi total adalah metode perbaikan yang sangat tepat untuk ke depannya,” tegas Fajar.

Fokus utama dari sidak dan evaluasi berkala ini meliputi ketaatan mitra dan dapur SPPG untuk mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Pemeriksaan terhadap kesiapan, kebersihan, dan standar keamanan pangan di SPPG menjadi perhatian khusus. Bagi SPPG yang tidak sesuai petunjuk teknis dan tidak higienis diberikan sanksi termasuk penghentian sementara (suspend) operasional SPPG tersebut.

Direktur Wilayah II Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, dalam salah satu sidak yang dilakukan di wilayahnya memeriksa berbagai aspek pengelolaan dapur, mulai dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), kebersihan dapur, hingga tata kelola proses produksi makanan.

Saat melakukan pengecekan di salah satu dapur, Dony menyoroti pekerja yang tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Ia menilai hal tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan SOP dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurut Dony, kondisi tersebut harus segera diperbaiki karena dapur MBG seharusnya memenuhi standar pengolahan makanan yang layak. “Dari sini saja sudah terlihat kondisi dapurnya. Tempat memasak ada di lantai dan terbuka. Ini harus direlokasi,” jelasnya.

Dengan adanya sidak rutin, diharapkan setiap unit pelayanan memiliki kesiapan yang sama dalam menyajikan makanan bergizi yang aman, higienis, dan sesuai selera penerima manfaat. Langkah tegas ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara yang dialokasikan untuk gizi generasi muda dapat dipertanggungjawabkan melalui kualitas pelayanan yang prima di lapangan.

Editor: Heru Febrianto