Kementan Dorong Pemda dan Petani Tetap Tanam Tebu

Dalam kesempatan itu, Bambang mengatakan, Kementan juga mendorong pemerintah daerah (pemda) bersama masyarakat di sekitar pabrik gula agar berkomitmen tidak mengalihkan lahan tebunya menjadi komoditas lain.

Selama ini, pengalihan dari tanaman tebu terjadi karena rendahnya rendemen dan inefisiensi pabrik gula yang justru menambah beban petani dan mengurangi minat mereka bertanam tebu.

“Kami mendorong agar petani mau dan tetap bertanam tebu karena petani tebu memang masih membutuhkan bantuan pemerintah," kata Bambang

Selain itu, mulai APBN-P 2017, pemerintah memberikan tambahan alokasi anggaran untuk sektor perkebunan, di antaranya untuk melakukan rawat dan bongkar ratoon. Pada 2018, Kementan menargetkan bongkar ratoom 15 ribu ha kebun tebu rakyat dengan kebutuhan biaya Rp 20 juta per ha.

Upaya bongkar ratoon memang masih membutuhkan sosialisasi dan pembinaan kepada petani. “Karena yang biasanya mereka tinggal menikmati hasil, sekarang harus kembali memulai dari nol. Padahal, seharusnya masa daur panen lahan tebu itu maksimal hanya enam kali. Sekarang, sudah lebih dari 10 kali, bahkan 13 kali. Akibatnya produktivitasnya rendah," kata Bambang.

Dia mengatakan, tanpa bongkar ratoon maka peningkatan produktivitas tidak akan tercapai. Dengan bongkar ratoon maka petani bisa mengganti tanaman tebu dengan varietas bibit yang produktivitasnya lebih tinggi.

“Selama ini, upaya pengembangan teknologi untuk menghasilkan varietas lebih baik juga terus dilakukan, di antaranya dengan kultur jaringan. Dengan demikian, rataan produktivitas dan rendemen tanaman tebu bisa dipacu,” jelas dia. (*)

Editor: Investor.id