LPS Likuidasi 30 BPR di Jawa Barat

BANDUNG – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan, sampai dengan 30 September 2017, bank yang dilikuidasi oleh LPS secara nasional sebanyak 82 bank yang terdiri atas satu bank umum, 76 bank perkreditan rakyat (BPR), dan lima bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Dari 82 bank tersebut, 30 BPR berada di wiayah Jawa Barat (Jabar).

“Dari 82 bank tersebut, ada 30 BPR berada di wilayah Jawa Barat yang terdiri atas 27 BPR yang sudah selesai likuidasi, dan tiga BPR sedang dalam proses likuidasi. Maka dari itu, kami melaporkan hal itu kepada gubernur terkait hal ini,” kata Halim Alamsyah usai beraudiensi dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat (24/11).

Halim menjelaskan, pada 2016 terdapat dua bank di wilayah Jawa Barat yang dicabut izin usahanya, yakni BPRS Shadiq Amanah (Bandung) dan BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Bekasi).

Sementara itu, tahun ini, tidak ada satu pun bank di Jawa Barat yang dicabut izin usahanya. Adapun sebaran BPR yang dilikuidasi di Jawa Barat di antaranya, Bogor sebanyak dua bank, Sukabumi satu bank, Cianjur (satu bank), Garut (satu bank), Bandung (delapan bank), Depok (dua bank), Cirebon (satu bank), Cimahi (dua bank), Subang (tiga bank), dan Bekasi (enam bank).

Halim juga menjelaskan, berdasarkan data likuidasi bank di wilayah Jawa Barat selama periode tahun 2010-2016, penyelesaiannya cukup berfluktuasi. Pada 2016, diketahui bahwa claim recovery sebesar ratarata 28,03%, pencairan aset/NSL sebesar rata-rata 157,95%, dan recovery rate sebesar rata-rata 18,70%. Sementara itu, jangka waktu penyelesaian likuidasi rata-rata mencapai 27 bulan.

“Penyebabnya bank dilikuidasi adalah fraud, pengelolaan yang kurang prudent, kredit topengan, pelanggaran batas minimum pemberian kredit, dan CAR di bawah 8%,” jelas Halim seperti dilansir Antara.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ahmad Heryawan menanggapi, Jawa Barat memang menjadi daerah dengan jumlah BPR tertinggi yang dilikuidasi atau ditutup oleh LPS.

Dari hasil perbincangannya bersama pihak LPS, Aher menyebutkan, dilakukannya likuidasi pada BPR, rata-rata disebabkan oleh kurangnya prinsip kehati-hatian. Misalnya, pemberian kredit secara jor-joran tanpa mempertimbangkan kualitas calon debitor, kredit fiktif, dan gratifikasi.

“Banyak pengusaha bank berbisnis hanya memikirkan untung. Padahal harus ada budaya perbankan yang baik,” kata Aher.

Di sisi lain, menjamurnya BPR di wilayah Jawa Barat, sebut Aher, disebabkan oleh luas wilayah, ditambah jumlah penduduk yang mencapai 47 juta jiwa, sehingga menjadi daya tarik pengusaha untuk membuka atau mendirikan BPR. (th)

Editor: Investor.id