Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Jokowi di sela acara groundbreaking RS Bali International Hotel di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (27/12/2021). Foto: BPMI Setpres

Presiden Jokowi di sela acara groundbreaking RS Bali International Hotel di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (27/12/2021). Foto: BPMI Setpres

RI Miliki Modal Jadi Jawara Wisata Kesehatan di Asean

Sabtu, 15 Januari 2022 | 19:01 WIB
Nasori ,Thomas E Harefa (thomas@investor.co.id) ,Leonard AL Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Indonesia dinilai memiliki modal cukup untuk menjadi destinasi wisata kesehatan (health tourism), baik bagi wisatawan domestik maupun global, mengungguli pemain-pemain lama seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Pembangunan Rumah Sakit (RS) Bali International Hospital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Denpasar yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir tahun lalu bisa menjadi langkah awal yang akan mengantarkan Indonesia sebagai jawara wisata kesehatan di kawasan Asean.

Tak hanya mengantongi kompetensi dari segi teknis medis, tenaga dokter, dan peralatan, Indonesia juga memiliki sejumlah keunggulan yang sulit ditandingi, seperti upah murah, perawat yang terampil dan ramah, tempat-tempat wisata dan budaya yang menarik, serta konektivitas yang baik terutama di daerah seperti Bali.

“Saya rasa kita memiliki banyak keunggulan dan modal untuk bersaing dengan negara-negara tetangga kita,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal kepada Investor Daily, Jumat (14/1).

Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal
Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal

Hingga saat ini, layanan kesehatan di Indonesia, belum cukup dianggap oleh warga negara asing (WNA). Bahkan sebaliknya, menurut Presiden Jokowi, setiap tahun Indonesia kehilangan sekitar Rp 97 triliun akibat sekitar dua juta penduduk Indonesia berama-ramai berobat ke luar negeri. Singapura, Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) adalah di antara Negara yang menjadi tujuan health tourism warga negara Indonesia (WNI).

Presiden berharap, pembangunan RS Bali International Hospital bisa menekan laju minat WNI untuk berbondong-bondong berobat ke luar negeri.

“Kalau ini jadi, tidak ada lagi rakyat kita, masyarakat kita yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Presiden pada saat groundbreaking pembangunan RS Bali International Hospital di Sanur, Denpasar, Bali, Senin (27/12).

Presiden Jokowi di sela acara groundbreaking RS Bali International Hotel di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (27/12/2021). Foto: BPMI Setpres
Presiden Jokowi di sela acara groundbreaking RS Bali International Hotel di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (27/12/2021). Foto: BPMI Setpres

Menurut Faisal, dengan mengusung konsep health tourism, kehadiran RS Bali International Hospital akan membuat WNI yang selama ini berobat ke luar negeri sambil berwisata, selanjutnya akan melakukannya di Tanah Air. Pasalnya, Bali telah memberikan segalanya, baik infrastruktur maupun budaya yang terkenal hingga ke mancanegara.

“Kita punya potensi untuk menyaingi rumah sakit internasional yang selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berobat di luar negeri,” kata dia.

Keunggulan lainnya, tambah Faisal, tenaga medis Indonesia sangat memegang erat budaya ketimuran yang mengutamakan sopan santun dan pelayanan kepada pasien, sehingga tenaga medis yang dimiliki oleh Indonesia lebih baik dari negara-negara lain.

“SDM kita, dari perawatnya terkenal lebih bagus dibandingkan dengan negara lain. Ini salah satu modal kita untuk bersaing dengan negara lain,” ucap dia.

Selain itu, Faisal berpendapat, RS Internasional Bali memiliki keunggulan dari tenaga medis yang kompeten karena dukungan kerja sama dengan Mayo Clinic yang berbasis di Amerika Serikat.

Tak hanya itu, dari sisi pengupahan, tenaga medis atau pekerja juga dinilai tidak memberatkan anggaran.

“Jadi, penganggaran dana dapat dialihkan untuk memperkaya fasilitas KEK Kesehatan yang berstandar internasional,” tandas dia.

Tantangan

Indonesia incar wisata kesehatan
Indonesia incar wisata kesehatan

Kendati demikian, Faisal tidak menampik ada sejumlah tantangan yang perlu dituntaskan dengan melibatkan banyak pihak termasuk lintas kementerian. Tantang itu adalah biaya produksi (production cost) yang mahal di antaranya karena bea masuk impor peralatan kesehatan yang tinggi dibandingkan negara lain.

Untuk itu, ia menyarankan adanya insentif dan kemudahan impor peralatan kesehatan guna mendukung daya saing wisata kesehatan Indonesia terhadap Negara tetangga.

Tak hanya itu, Faisal melihat, banyak rumah sakit di Indonesia yang masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ terkait dengan standar pelayanan dan manajemen internal. “Ini di antara ‘PR’ yang harus diselesaikan. Kalau ini selesai, saya optimistis, wisata kesehatan di Tanah Air bisa menjadi yang terbaik di Asean,” tutur dia.

Menurut Faisal, alasan orang pergi berobat ke luar negeri adalah karena fasilitasnya standar internasional, pelayanannya bagus, namun harga murah. Biaya yang murah itu berhulu pada biaya produksi yang juga murah. Ia berharap, hal itu menjadi motivasi agar RS Internasional di Bali nanti untuk menawarkan fasilitas yang tidak kalah dengan yang ada di luar negeri sehingga bukan hanya WNI yang berobat, tetapi juga mampu menarik WNA untuk datang ke Indonesia.

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk menekan biaya produksi adalah sinergi antar-BUMN maupun antar-stakeholder di industri jasa wisata kesehatan. “Misalnya dilakukan sinergi antara BUMN kesehatan dengan logistik, karena logistik yang efisien akan dapat menekan production cost secara signifikan,” pungkas dia.

Potensi Unggulan

Deputy Bidang Produk Wisata, dan Penyelenggara  Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Rizki Handayani saat temu wartawan terkait pelaksanaan International Congress & Convention Association (ICCA) Indonesia Forum 2020, di Jakarta, Rabu (19/2/2020).  BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Deputy Bidang Produk Wisata, dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Rizki Handayani . Foto:. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Secara terpisah, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) Rizki Handayani Mustafa mengungkapkan, wisata kesehatan merupakan salah satu potensi unggulan dalam mendatangkan wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

Mengutip data Research and Markets Maret 2020, ia menyebut, potensi pasar pariwisata medis global bagi Indonesia hingga 2026 mencapai US$ 179,6 juta atau sekitar Rp 2,58 triliun rupiah.

“Sedangkan berdasarkan informasi Healthcare Global, Industri healthcare tourism tumbuh 10,8% dalam empat tahun terakhir dan diekspektasi tumbuh rata-rata sebesar 16% per tahun hingga 2025,” papar dia.

Menurut Rizki, pengembangan wisata medis telah diinisiasi oleh Kemenparekraf/ Baparekraf sejak 2012 dan merupakan salah satu dari empat jenis wisata kesehatan yang dikembangkan bersama oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan tiga jenis lainnya adalah wellness & herbal tourism, sport health tourism, dan wisata ilmiah Kesehatan.

“Adapun pengembangan wisata kesehatan hingga tahun 2025 masih terfokus pada wisata medis dan wellness & herbal tourism,” tandas dia.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf bersama Kemenkes telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka pengembangan wisata kesehatan pada 2017 yang diperbarui pada akhir 2020. Seiring dengan penandatangan tersebut, pada akhir 2019, Kemenkes telah meluncurkan Katalog Wisata Kesehatan berisi 15 rumah sakit unggulan yang ditetapkan sebagai proyek percontohan wisata medis.

“Sebanyak 15 rumah sakit itu tersebar di tiga lokasi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Bali. Jumlah rumah sakit unggulan ini dapat terus bertambah mengingat semakin banyaknya jumlah rumah sakit yang telah disertifikasi di tingkat nasional maupun internasional, serta telah ditetapkannya prasyarat oleh Kemenkes. ,” ucap dia.

Rizki menambahkan, Kemenparekraf/ Baparekraf dan Kemenkes juga telah menerjemahkan komitmen dalam PKS ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Wisata Medis, dengan empat program prioritas.

Keempatnya adalah pertama, menetapkan branding Wisata Kesehatan Indonesia. Kedua, intensifikasi Word of Mouth (WOM). Ketiga, diversifikasi dan penguatan produk. Keempat, pembentukan dan pengoperasian board/council yang berperan dalam mengelola wisata kesehatan.

Menurut rencana, board/council itu diberi nama Indonesia Health Tourism Board (IHTB). IHTB ini diharapkan dapat menyinergikan seluruh ekosistem dalam wisata kesehatan, baik healthcare provider, healthcare tourism provider, termasuk juga wellness & herbal tourism dalam rangka pengembangan wisata kesehatan Indonesia.

“Saat ini Kemenparekraf bersama Kemenkomarves, Kemenkes, dan K/L lainnya tengah mengupayakan terbentuknya payung hukum dan naskah akademik sebagai dasar pembentukan IHTB,” pungkas dia.

Pilar Medical Tourism

Maya Watono, direktur marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. (Foto: Beritasatu TV)
Maya Watono, direktur marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Foto: Beritasatu TV

Sementara itu, Direktur Marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Maya Watono menerangkan, pihaknya akan menggarap health tourism atau medical tourism sebagai salah satu subsektor di holding BUMN pariwisata tersebut.

Salah satu langkah yang telah pemerintah lakukan adalah peletakan batu pertama atau groundbreaking RS Bali International Hospital yang terletak di Kawasan Wisata Sanur, Denpasar oleh Presiden Jokowi.

Groundbreaking di Sanur itu untuk the first ever RS internasional, di mana diharapan kita adalah masyarakat Indonesia tidak perlu lagi pergi ke mancanegara untuk berobat,” ucap dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (14/1).

Maya menerangkan, selama ini banyak sekali para WNI pergi ke Singapura, Malaysia, maupun Negara lain untuk berobat atau operasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Mayo Clinic membangun RS di Bali di atas tanah seluas 82 hektare.

“Kami akan membuat the largest very good international hospital. Itu adalah salah satu dari pilar medical tourism yang akan kita kembangkan,” ujar dia.

Menteri BUMN Erick Thohir di sela acara groundbreaking RS Bali International Hotel  di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (27/12/2021). Foto: BPMI Setpres
Menteri BUMN Erick Thohir di sela acara groundbreaking RS Bali International Hotel di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (27/12/2021). Foto: BPMI Setpres

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dalam laporannya saat groundbreaking RS Bali International Hospital mengatakan, rumah sakit internasional ini mempunyai dua fungsi.

Selain membantu Bali untuk mempunyai pariwisata baru dan pariwisata kesehatan, rumah sakit tersebut juga diharapkan bisa mendukung pelayanan kesehatan bagi para investor yang pekerja atau para tenaga profesionalnya yang berada di Indonesia.

“Karena investasi itu artinya juga mereka ingin memastikan kesehatan mereka terjamin dengan standar kesehatan internasional untuk pekerjanya ataupun para profesional yang ada di Indonesia. Karena itu penting sekali platform kesehatan ini kita bangun di Bali,” ujar dia.

Erick menargetkan, pembangunan Bali International Hospital rampung pada Mei 2023. “Kami pastikan rumah sakit internasional ini berdiri, insya Allah targetnya pada Mei 2023,” tutur dia.

Selain menggunakan dana sendiri (BUMN), menurut Erick, biaya pembangunan Bali International Hospital akan dibantu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Erick mengungkapkan, Kementerian BUMN berinisiatif mengembangkan kawasan kesehatan berskala internasional juga karena hampir dua juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahun. “Tentunya itu membuat devisa Indonesia keluar sangat banyak,” tandas dia.

Berkolaborasi

Pemerintah inisiatif garap potensi pariwisata kesehatan
Pemerintah inisiatif garap potensi pariwisata kesehatan

Dari asosiasi rumah sakit, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Dr Bambang Wibowo, Sp OG(K), MARS, FISQua menjelaskan, health tourism di Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo adalah suatu hal yang sangat baik. Untuk itu pengembangan wisata kesehatan itu perlu dikoordinasikan secara lintas kementerian dan lembaga.

“Tidak hanya Kemenkes (Kementerian Kesehatan) saja, tapi bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Perhubungan untuk kemudahan transportasi,” kata dia kepada Investor Daily, Jumat (14/1).

Bambang menjelaskan, wisata kesehatan akan menawarkan kepada masyarakat tidak hanya sebatas medical atau health tourism, tapi juga bisa layanan seperti herbal tourism.

“Ini memang perlu kerja bersama, dan perlu ada semacam board (dewan) yang bisa membantu dalam memperbaiki layanan dan pemasaran rumah sakit (RS),” jelas dia.

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang mengajak kami (Persi) untuk ikut memikirkan dan memberikan masukan atau saran dalam pengembangan health tourism di Tanah Air.

Menanggapi masih banyaknya WNI yang pergi berobat ke luar negeri dengan biaya hingga puluhan triliunan rupiah, menurut Bambang, harus ada langkah-langkah konkret untuk mulai melakukan rencana strategis agar belanja kesehatan tidak keluar negeri terlalu banyak.

“Persoalan keluarnya dana sebesar itu jelas mempengaruhi devisa negara, mestinya bisa dibelanjakan di dalam negeri. Kalau bisa, malah WNA yang berobat ke rumah sakit di dalam negeri,” kata Bambang.

Ia melihat, ada masalah nonteknis dan teknis medis yang menjadi pemicu banyaknya WNI berobat ke luar negeri. Di internal kerumahsakitan, ia mengakui, ada beberapa hal yang harus diperbaiki, misalnya layanan dan administrasi.

Persoalan nonteknis medis misalnya soal tarif, karena peralatan medis (alat kesehatan/alkes) dikenai pajak cukup besar dibandingkan di negara lain.

“Sehingga, itu mempengaruhi komponen biaya rumah sakit. Lalu, masih ada budaya atau perilaku masyarakat yang merasa lebih bangga kalau berobat ke luar negeri. Berkaitan dengan pajak alat kesehatan, Persi sudah menyampaikan melalui surat ke Kementerian Keuangan,” ungkap dia.

Kemudian, lanjut Bambang, ada pula persoalan kemudahan akses. “Contoh, ketika saya di Kalimantan Barat (Kalbar), di perbatasan, ternyata banyak warga Kalbar yang berobat ke Kuching (Kota di Malaysia) karena aksesnya lebih mudah,” jelas dia.

Padahal, kata Bambang, kompetensi medis juga dimiliki sejumlah rumah sakit di Indonesia, tapi lokasi rumah sakit tersebut terkonsentrasi misalnya di Jakarta atau Surabaya.

“Jadi dari sisi kompetensi, kita sebetulnya mampu dalam segi teknis medis, dokter, dan peralatan. Tapi itu, memang masih terkonsentrasi di daerah tertentu,” kata dia.

Di sisi lain, rumah sakit perlu melakukan kolaborasi antarprofesi secara lebih baik terkait dengan kemampuan komunikasi dan administrasi layanan yang cepat. Terkait ini, di beberapa rumah sakit, jelas dia, sudah ada yang melakukan perbaikan.

Bambang juga menjelaskan, jumlah rumah sakit di dalam negeri yang terakreditasi internasional oleh badan akreditasi internasional pada masa sebelum pandemi Covid-19 ada sekitar 40-44 rumah sakit. Di antara RS itu adalah rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terakreditasi internasional seperti RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Wahidin Sudirohusodo, dan RSUP Dr Sardjito.

“Sejumlah rumah sakit swasta juga sudah terakreditasi internasional,” pungkas dia.

Jangan Ragu

Juri Public Leader Awards Agus Pambagio, pengamat Kebijakan Publik. Sumber: BSTV
Agus Pambagio, pengamat Kebijakan Publik. Sumber: BSTV

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, masyarakat Indonesia jangan meragukan tenaga dokter dalam negeri karena banyak yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Sebab, selain infrastruktur alat medis berstandar internasional, tenaga medis Indonesia yang bekerja di dalamnya diyakini memiliki kemampuan yang tidak diragukan. “Kalau dokter-dokter Indonesia sih secara kemampuan saya tidak ragukan,” kata Agus.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menyambut baik langkah pemerintah membangun RS internasional di Bali, karena setiap negara wajib memiliki sistem kesehatan yang bisa diandalkan, dan RS internasional Bali sangat tepat.

“Bagus sekali kita memiliki RS internasional. Selama ini sudah ada juga RS internasional di Jakarta. Tetapi lebih banyak lagi akan lebih bagus,” kata Suryopratomo.

Anggota DPR Komisi IX dari F-PDIP, Rahmad Handoyo
Anggota DPR Komisi IX dari F-PDIP, Rahmad Handoyo

Gagasan health tourism juga mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Pasalnya, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Inisiasi health tourism dinilai juga menjadi momentum baik bagi pemerintah membangun ekosistem kesehatan di Indonesia.

“Ini sangat menjanjikan ke depan di mana masyarakat Indonesia tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah banyak untuk berobat ke Negara tetangga seperti, Malaysia atau Singapura. Enggak perlu ke negeri tetangga kalau seandainya fasilitas teknologi rumah sakit di Tanah Air memungkinkan. Kenapa tidak? Itu suatu hal yang sangat positif,” kata Rahmad. (b1)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN