RUU EBT Teradang Adu Kepentingan

Sepakat dengan Dadan, baik Fahmy maupun Komaidi juga berpandangan bahwa RUU EBT sangat strategis terutama untuk mencapai kondisi net zero emissions atau nol emisi karbon tepat waktu yakni pada 2060. Karena untuk itu, sekitar 57% pembangkit listri milik PLN yang masih mengadalkan energi fosil, harus mulai dipensiunkan diganti dengan energi EBT. Untuk melakukan itu, PLN tidak bisa sendirian, bahkan pun pemerintah.

“Maka yang sangat diharapkan adalah investor. Selama UU itu belum ada, belum disahkan, maka penuh ketidakpastian sehingga investor wait and see. Dia akan menunggu-nunggu seperti apa. Itu saya kira urgensinya pengesahan UU tadi harua segera dilakukan. Target-target (net zero emissions) itu akan molor bila RUU ini tidak segera disahkan,” kata Fahmy.

Tak hanya menjadi payung hukum dalam pengembangan EBT, kata Komaidi, RUU EBT juga menjadi landasan bagi pencapaian target bauran energi nasional. “Karena di dalam RUEN (Rencana Umum Energi Nasional) maupun road map untuk net zero emissions 2060 peran EBT sangat besar untuk mencapai target-target itu. Sementara hingga saat ini belum ada payung hukum setingkat undang-undang,” jelas dia.

Sedangkan yang mutlak harus diperhatikan dalam RUU EBT, tambah Fahmy, adalah pertama, power wheeling harus dikeluarkan dari RUU. Kedua, harus disiapkan regulasi yang bisa mengundang investor untuk berinvestasi ke pembangkit EBT. “Ketiga, RUU harus itu menetapkan prioritas terhadap semua sumber daya energi EBT yang kita miliki, termasuk nuklir. Mana prioritas untuk pangan, mana untuk energi. Harus ada road map, sehingga tidak terjadi perebutan yang tidak perlu,” pungkas dia.

Keberlanjutan Industri

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, Asaki mendukung UU EBT yang diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan industri, selain tentunya melindungi lingkungan dengan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Industri keramik selama ini telah menggunakan gas alam (LNG) yang merupakan salah satu sumber energi paling bersih. Gas alam dipakai sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran kiln atau tungku keramik,” ungkap dia.

Edy meyakini, Indonesia memiliki potensi EBT sangat besar, karena berada di kawasan tropis dan khatulistiwa yang kaya akan sumber daya alam. “Keberadaan RUU EBT yang efektif, diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara tujuan pengurangan emisi dan keberlanjutan ekonomi,” tutur dia.

Menurut Edy, dengan pemberian insentif yang tepat, penetapan target yang realistis, dukungan infrastruktur, dan aturan penyerapan kelebihan EBT oleh perusahaan penyedia energi nasional (PLN), diharapkan dapat membantu dunia usaha dalam berkontribusi pada program net zero emission 2060.

“Industri keramik tentu mengharapkan adanya insentif fiskal seperti pengurangan tarif pajak untuk mendorong investasi dalam proyek EBT. Selain itu bisa juga penyediaan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan yang telah berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur EBT, untuk membantu mengurangi beban biaya,” ujar dia.

Editor: Jauhari Mahardhika