Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Siap Ditambah Lagi

JAKARTA, investor.id – Pemerintah bakal merealisasikan penambahan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun 2024. Berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo, pemerintah bahkan siap untuk kembali menambah kuota pupuk subsidi jika luas tanam bertambah.

Hal tersebut Amran sampaikan usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan sejumlah Kementerian/Lembaga, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pupuk Indonesia, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait lainnya, yang digelar di Kantor Kementan, pada Selasa (12/11/2024).

“Kabar gembira untuk petani seluruh Indonesia. Pertama, atas arahan Bapak Presiden, volume pupuk ditambah 2 kali lipat dari rencana sebelumnya yaitu 100% naik dan kita sekarang berdasarkan kuantum jadi 9,5 juta ton kuantumnya per tahun, kalau luas tanah bertambah, kita tambah,” ungkap Amran.

Menurutnya, penambahan kuota pupuk bagi petani ini akan memberikan kepastian akan ketersediaan pupuk, sebab saat ini dalam kondisi cukup. Ia pun berharap agar petani dapat fokus untuk meningkatkan produktivitas guna mewujudkan swasembada pangan.

Berdasarkan catatan Investor Daily, anggaran pupuk bersubsidi tahun ini resmi dinaikkan menjadi Rp 54 triliun, dari sebelumnya Rp 26 triliun pada tahun 2024 ini. Artinya, terdapat penaikan anggaran pupuk bersubsidi senilai Rp 28 triliun.

Dengan anggaran Rp 54 triliun, kuantum pupuk bersubsidi 2024 meningkat menjadi 9,55 juta ton dari sebelumnya 4,72 juta ton. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024 yang telah diterima Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang terbit pada pekan terkahir Maret 2024.

Dengan penambahan itu, petani diharapkan segera mempercepat tanam dan meningkatkan produksi dalam negeri agar ke depan Indonesia mampu mewujudkan swasembada.

Penyederhanaan Distribusi Pupuk

Di samping itu, pemerintah juga memutuskan akan menyederhanakan alur distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, dari sebelumnya melibatkan banyak pihak, sehingga kini bisa langsung diterima oleh petani.

“Yang kedua, kabar baik hari ini atas arahan Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita sepakati bahwa (penyaluran pupuk bersubsidi) dipersingkat, dipermudah, disederhanakan,” katanya.

Adapun Zulhas menjelaskan, alur distribusi pupuk bersubsidi akan diinstruksikan langsung oleh Kementan kepada Pupuk Indonesia. Kemudian, Pupuk Indonesia akan menyalurkan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

“Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementan. Nanti SK-nya tidak lagi dari bupati dan gubernur dan 8 Kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia. Nanti Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, nanti Kemenkeu bayar,” terang Zulhas.

Zulhas mengatakan, aturan ini akan segera berlaku mulai Januari 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok penerbitan Perpres yang ditargetkan akan rampung dalam satu bulan ke depan.

“Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Tetapi akan dimulai oleh aturan dari Kementerian Pertanian sehingga nanti Januari, Februari dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi kira-kira itu intinya,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto