Kemendag Minta Relaksasi Wajib Pungut untuk Jaga Stabilitas Harga MinyaKita

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajukan permohonan relaksasi atas kebijakan Wajib Pungut BUMN Pangan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Usul itu dimaksudkan sebagai upaya memperpendek jalur distribusi MinyaKita, sehingga stabilitas harga lebih terjaga.

Wajib pungut adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi yang terjadi. Wajib pungut bukanlah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), tetapi konsumen tertentu yang diwajibkan memungut PPN dari transaksi tersebut.

Kebijakan tersebut bermaksud mengamankan penerimaan negara melalui peran pengusaha kena pajak (PKP) sebagai wajib pungut pada saat membeli barang/memanfaatkan jasa kena pajak.

Iqbal Shoffan Shofwan, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kemendag menerangkan, pihaknya menemukan bahwa BUMN Pangan mengalami kesulitan pendistribusian MinyaKita. Alasannya, BUMN Pangan membutuhkan relaksasi wajib pungut.

Dia yakin, relaksasi wajib pungut BUMN Pangan diyakini dapat membantu dalam stabilisasi harga jual MinyaKita yang sesuai dengan harga eceran tertinggi HET, yaitu sebesar Rp 15.700 per liter.

Oleh karena itu, pada pekan lalu di awal Januari 2025 Menteri Perdagangan, Budi Santoso mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memohonkan relaksasi wajib pungut BUMN Pangan.

“Sekiranya kalau hal ini dapat diamini atau dikabulkan oleh Kemenkeu, tentunya ini akan memperpendek rantai distribusi ketika itu terjadi. Seharusnya itu bisa membantu lebih banyak dalam kontribusi stabilisasi harga jual MinyaKita sesuai dengan HET,” ujar Iqbal di Jakarta, pada Senin (13/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Di sisi lain, Iqbal menambahkan, Kemendag juga mendorong BUMN Pangan yakni Perum Bulog, ID FOOD, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) segera melakukan kerja sama dengan produsen minyak goreng untuk melakukan pendistribusian MinyaKita secara merata, terutama ke wilayah-wilayah yang masih belum sesuai HET.

Editor: Prisma Ardianto