Pembangunan Sekolah hingga Jembatan Dihentikan, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo

Tak sampai disana, penangguhan juga berlaku untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) untuk 10.240 kepala keluarga, persampahan untuk 9.540 kepala keluarga, dan IBM Sanimas di 1.400 lokasi, LPK di 825 lokasi, dan TPS3R di 100 lokasi, pengembangan kawasan 118,5 hektare, penataan kawasan pariwisata 3,0 hektare, dan IBM PISEW 900 lokasi, bangunan gedung 9 unit, serta penataan bangunan dan lingkungan 13 kawasan.

Di bidang Prasarana Strategis efisiensi dilakukan sebesar Rp 20,69 triliun. Adapun proyek-proyek yang dipaksa melakukan efisiensi antara lain di fungsi pendidikan ada Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pendidikan.

“Terdiri atas sekolah 9.300 unit dan madrasah 2.034 unit. Lalu juga rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi atau keagamaan 9 unit,” beber Dody.

Ada pula dampak ke fungsi permukiman, dengan efisiensi untuk rehabilitasi dan renovasi pasar 2 unit, prasarana olahraga 3 unit, dan prasarana lainnya 4 unit, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.

“Kami juga lakukan efisiensi pada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 390 miliar pada item kegiatan layanan manajemen, perencanaan, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, pembinaan konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur,” tutupnya.

Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 memangkas anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) dan anggaran pemerintah daerah (Pemda).

Kebijakan itu menghasilkan efisiensi belanja senilai Rp 306,69 triliun, yang selanjutnya difokuskan pada sejumlah program seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, swasembada energi, hingga perbaikan layanan kesehatan.

Editor: Prisma Ardianto