Indonesia Mampu Mengulang Sukses Swasembada Pangan 1984

Kebijakan HPP Gabah

Bapanas sendiri mendukung penuh upaya mewujudkan swasembada pangan 2027 lewat kebijakan di hilir, di antaranya menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) dari Rp 6.000 per kg. Sesuai Keputusan Kepala Bapanas (Kepbadan) No 02 Tahun 2025 yang direvisi menjadi Kepbadan No 14 Tahun 2025, HPP GKP ditetapkan Rp 6.500 per kg.

Selain menetapkan kenaikkan HPP GKP, Bapanas juga menugasi Perum Bulog menyerap 3 juta ton setara beras selama 2025. “Ini menindaklanjuti rakortas bahwa Kepala Bapanas menugasi Bulog untuk menyerap gabah dan beras di dalam negeri di 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik,” ungkap Sarwo.

Bapanas juga mengkampanyekan stop boros pangan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi makanan yang terbuang 31%, sebanyak 17% berupa sampah makan dan 14% food loss. “Saya berpikir, kalau 10% saja kita hemat, misalnya kebutuhan beras selama satu tahun itu 30,6 juta ton dan kalau kita bisa hemat 10% artinya bisa kita berhemat sekitar 3 juta ton. Kalau tahun lalu kita impor 4 juta ton, seharusnya impornya cuma 1 juta ton,” jelas Sarwo.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Mulyono Machmur menekankan peran penting HKTI dalam mendukung pencapaian swasembada pangan, terutama terkait upaya mengusulkan angka HPP yang dapat memberikan kepastian bagi petani. “Kami juga berkontribusi bagaimana petani itu paling tidak untung minimal 30% dari input dan output-nya. Mulai dari HPP Rp 4.200-5.500 per kg, sekarang sudah sebesar Rp 6.500 per kg,” kata Mulyono.

HKTI juga telah mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi bagi petani, itu penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan mempermudah akses petani terhadap berbagai bantuan pemerintah. Usulan itu telah diterima DPR. “Kami juga mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi yang diterima, yang juga diterima DPR. Penyederhanaan ini sangat penting agar bantuan pemerintah sampai ke tangan petani dengan lebih efisien dan tepat,” kata Mulyono.

Mulyono juga menegaskan, success story swasembada pangan di 1984 tidak lepas dari terciptanya ekosistem pertanian saat itu berupa Catur Sarana yang terdiri atas lembaga permodalaan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian, serta KUD sebagai lembaga offtaker atau pembeli hasil pertanian.

Peranan pemerintah daerah, dari gubernur hingga kepala desa, juga penting sebagai penggerak yang memobilisasi kegiatan serta petani dibangun partisipasinya untuk melaksanakan program pemerintah. “Perpaduan mobilisasi dan partisipasi menjadi sinergi terwujudnya swasembada beras pada waktu itu,” katanya.

Editor: Tri Listiyarini