Kuartal I, Fintech Lending Salurkan Pinjaman Rp 56,70 Triliun

JAKARTA, investor.id - Fintech p2p lending menyalurkan pinjaman mencapai Rp 56,70 triliun, atau tumbuh 6,17% secara year on year (yoy) pada kuartal I-2023. Namun demikian, penyaluran pinjaman ke sektor produktif relatif melambat.

Menilik statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pinjaman ke sektor produktif menurun 21,23% (yoy) menjadi Rp 22,38 triliun pada kuartal I-2023. Penyaluran ke sektor usaha pengangkutan dan pergudangan menyusut 71,24% (yoy) menjadi Rp 404,89 miliar.

Sementara sektor perdagangan besar, eceran, serta reparasi mobil/motor yang menjadi kontributor terbesar fintech lending untuk pinjaman produktif juga tercatat melambat. Secara rinci sektor ini turun 4,40% (yoy) menjadi Rp 7,50 triliun pada periode Januari-Maret 2023.

Di sisi lain, beberapa sektor usaha yang sempat merosot saat pandemi mulai mencatatkan peningkatan penyaluran di kuartal I-2023. Pertama, penyaluran ke sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi tumbuh 31,67% (yoy) menjadi Rp 1,00 triliun. Kedua, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan air minum tumbuh 26,88% (yoy) menjadi Rp 2,89 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengakui bahwa penyaluran pinjaman dari fintech lending di awal tahun ini cenderung disokong dari sektor konsumtif. Per Maret 2023, porsi penyaluran kepada sektor konsumtif mencakup 60,03% dari total penyaluran industri.

"Angka ini meningkat apabila dibandingkan pada Februari 2023 yang hanya mencapai 59,33% atau pada Desember 2022 (akhir tahun) yang hanya mencapai 57,96%," ungkap Ogi, akhir pekan lalu.

OJK pun meyakini, fintech lending masih mencatatkan pertumbuhan penyaluran pinjaman di masa mendatang. Hal ini tercermin dari outstanding pinjaman yang tercatat masih tumbuh 36,35% (yoy) menjadi Rp 51,02 triliun per Maret 2023.

"Kami berharap dan yakin bahwa industri p2p lending akan terus bertumbuh pada 2023 dan tahun-tahun berikutnya mengingat kebutuhan akan pendanaan/pembiayaan di Indonesia masih sangat luas dan belum dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh lembaga jasa keuangan yang ada," jelas Ogi.

Baca juga: Segar Kumala (BUAH) Usulkan Rasio Dividen 53%

Dalam hal ini, kata dia, OJK mendorong fintech lending untuk bekerja sama dan saling berkolaborasi dengan sektor perbankan, industri jasa keuangan (IJK) lainnya, maupun non-lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan perbankan dan IJK lainnya, OJK mendorong melalui POJK 10/2022 di mana terdapat porsi pendanaan yang lebih besar sampai dengan 75% apabila pemberi dananya merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi OJK.

Mengacu data OJK, sudah ada sebanyak 1.057 rekening lembaga jasa keuangan yang bertindak sebagai pemberi pinjaman (lenders) per Maret 2023, meningkat pesat dibandingkan Desember 2022 dimana baru sebanyak 690 rekening lenders. Seiring peningkatan jumlah rekening, jumlah pinjaman yang didanai LJK juga meningkat 24,27% (yoy) menjadi Rp 4,87 triliun.

"OJK akan memonitor dan mengawal perkembangan industri p2p lending agar tetap tumbuh secara berkelanjutan dan stabil," tegas Ogi.

Di kesempatan terpisah, Direktur Pengawasan Financial Technology OJK Tris Yulianta menerangkan, potensi layanan pendanaan di Indonesia masih sangat besar. Hadirnya layanan fintech lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sudah menjadi mesin penggerak penyaluran dana pinjaman di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Kuartal I, Laba Jasa Armada (IPCM) Naik 25%

"Saat ini terdapat 102 penyelenggara fintech p2p lending yang terus bertumbuh dan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat. OJK terus mendorong p2p lending untuk meningkatkan porsi penyaluran pendanaan kepada sektor produktif," ujar Tris dalam seminar yang digelar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Taralite, Jumat (5/5/2023).

Dorong Literasi

Meskipun tren industri fintech lending cenderung positif, hal ini belum berbanding lurus dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Salah satu tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan adalah rendahnya literasi finansial masyarakat serta akses terhadap pendanaan yang belum merata.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dikeluarkan oleh OJK akhir 2022 menyebutkan, indeks literasi keuangan masyarakat baru mencapai 49,68%. Bahkan, literasi keuangan untuk fintech baru menyentuh level 10,90%.

Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, dengan melihat pertumbuhan fintech lending yang cukup menjanjikan awal tahun ini, pihaknya mengajak para pelaku industri fintech lending agar dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong akses dan edukasi layanan pendanaan bagi masyarakat, khususnya pendanaan produktif bagi kelompok unbanked dan underbanked, seperti pelaku UMKM dan pekerja lepas.

Baca juga: Sentimen Mereda, Siap-Siap IHSG Pekan Ini Berpotensi Rebound

"Hal ini guna mendorong inklusi keuangan sekaligus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia, dengan terus menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat," ungkap Sunu.

Semangat tersebut juga coba untuk didorong salah satu penyelenggara fintech lending yakni Taralite, bagian dari OVO Group dan Grab Indonesia. Literasi keuangan yang baik diyakini dapat mendorong akses pembiayaan modal usaha berbasis teknologi yang lebih berkualitas bagi kelompok unbanked dan underbanked di Indonesia.

Direktur Bisnis Taralite Vanessa Prasetyo menuturkan, Taralite mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat tingkat literasi dan akses terhadap pendanaan produktif bagi masyarakat. Peningkatan akses ini terutama ditujukan kepada kelompok unbanked dan underbanked.

"Melalui layanan Taralite, yakni OVO Modal Usaha, kami telah melakukan penyaluran dana modal usaha ke ratusan ribu peminjam di Indonesia, termasuk para UMKM, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan literasi finansial. Kami akan secara aktif berkolaborasi dengan regulator dan pelaku industri lainnya untuk mendorong literasi dan akses terhadap pendanaan produktif di Indonesia," kata Vanessa.

Editor: Indah Handayani