Kamis, 14 Mei 2026

Proyek Jembatan Selat Sunda Bukan Prioritas Pemerintah

Penulis : Alex Dungkal dan Emral Ferdiansyah
6 Nov 2014 | 20:02 WIB
BAGIKAN


JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menilai bahwa pembangunan Jembatan Selat Sunda (JJS) belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.


Selain tidak sejalan dengan visi pembangunan maritim, proyek senilai Rp 100 triliun tersebut juga dinilai belum tentu bermanfaat bagi segenap masyarakat Indonesia.

"Untuk saat ini jembatan selat sunda belum dibutuhkan. Kami tidak anti, apalagi ini masuk agenda MPE3I, namun kami lebih mendukung proyek yang bermanfaat bagi seluruh wilayah dan tidak menimbulkan ketimpangan," katanya usai rapat kerja Penyusunan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Kamis (6/11).

Lebih lanjut, dia menganggap, masih banyak pembangunan infrastruktur maritim lain yang perlu di tingkatkan, seperti perbaikan dan penambahan kapal maupun dermaga, penambahan terminal penumpang, penambahan koridor penumpang ke kapal maupun dermaga.

"Visi Indonesia maritim jelas, fokus pada potensi kelautan baik pembangunan dari wilayah terluar maupun terdepan," ujarnya.

Pembangunan JSS direncanakan pada 2010 lalu, didanai dari pembiayaan konsorsium yang akan dipimpin oleh PT Bangun Graha Sejahtera Mulia.

Sesuai rencana cetak biru, jembatan tersebut akan melintang sepanjang 31 kilometer dan lebar 60 meter, 70 meter diatas permukaan laut, dengan enam jalur kendaraan roda empat dan lajur ganda kereta api. (BS/yosi winosa/fir)

Editor: Investor.id

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkini


Macroeconomy 28 menit yang lalu

Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya

Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 1 jam yang lalu

Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban

Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026

DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 1 jam yang lalu

Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Macroeconomy 2 jam yang lalu

Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Lagi Kecuali Perintah Presiden

Menkeu Purbaya menegaskan tak akan ada tax amnesty lagi selama dirinya menjabat, kecuali atas perintah Presiden.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia