TOKYO, investor.id – Jepang bergabung dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai anggota tidak tetap pada Minggu (1/1). Pihaknya akan memulai tugas selama dua tahun, di tengah meningkatnya seruan reformasi menyusul kegagalan badan dunia itu menghentikan agresi Rusia di Ukraina.

Pihak berwenang Jepang menempati kursi tidak tetap dewan tersebut, yang bertugas memastikan perdamaian dan keamanan internasional, untuk rekor ke-12 kalinya sejak menjadi anggota PBB pada 1956. Jepang sebelumnya juga telah menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2016-2017.

Selain itu, negara tersebut juga sempat menjabat sebagai ketua bergilir DK PBB untuk Januari. Saat itu dewan beranggotakan 15 negara tersebut gagal mengambil langkah-langkah efektif melawan serangan Rusia ke Ukraina, serta peluncuran rudal balistik Korea Utara (Korut) yang berulang kali karena dua anggota tetap Dewan Keamanan yakni Rusia dan Tiongkok menggunakan hak veto mereka.

Lima anggota tetap DK PBB semuanya adalah negara berkekuatan nuklir, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Prancis.

Pemerintah Jepang telah lama menyatakan ambisinya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan yang telah direformasi. Ambisi itu juga dimiliki sejumlah negara lain seperti Jerman, India, dan Brasil.

Pada Juni 2022, Jepang menang dalam pemilihan tahunan di Majelis Umum PBB yang terdiri dari 193 negara. Pihaknya mendapat lima kursi dari 10 kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan bersama dengan Mozambik, Ekuador, Swiss, dan Malta.

Kelima negara itu bergabung dengan Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang menggantikan India, Irlandia, Kenya, Meksiko, dan Norwegia.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York pada September 2022, Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida mengatakan Jepang sebagai anggota Dewan Keamanan bermaksud mengambil tindakan untuk memperkuat supremasi hukum di komunitas internasional. “(Dengan mendengarkan) tidak hanya suara-suara besar, tetapi juga memperhatikan suara-suara kecil,” katanya, saat itu.

Takahiro Shinyo, profesor politik internasional di Universitas Kwansei Gakuin Jepang, mengatakan kemampuan Jepang untuk membantu menghentikan tindakan “sewenang-wenang” oleh Rusia dan Tiongkok akan “diuji” setelah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Shinyo, yang pernah menjabat sebagai anggota misi tetap Jepang untuk PBB dan duta besar Jepang untuk Jerman, juga mengatakan negara tersebut dapat memajukan diskusi tentang ancaman keamanan Korut dengan mengadakan pertemuan darurat.

Tahun ini, 2023, penting untuk diplomasi Jepang. Pasalnya, negara itu akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, Jepang barat yang dihancurkan oleh bom atom pertama di dunia pada Mei 1945.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS