DEFEND ID Buka Suara soal Tudingan Pasok Senjata ke Myanmar

JAKARTA, investor.id - Holding BUMN industri pertahanan DEFEND ID angkat suara soal tudingan perusahaannya memasok senjata ke junta militer Myanmar. Sebagaimana diketahui, Pindad, Dirgantara Indonesia, serta PAL menjadi sorotan setelah dituding memasok senjata ke Myanmar.

Lewat keterangan tertulis, DEFEND ID menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pascakudeta 1 Februari 2021. DEFEND ID mengatakan hal tersebut sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.

“Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar,” demikian bunyi keterangan tertulis DEFEND ID yang diterima Rabu (4/10/2023).

DEFEND ID menegaskan ekspor ke Myanmar oleh Pindad dilakukan di tahun 2016. Pada saat itu, Pindad mengekspor produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yakni gelaran lomba tembak tahunan antara militer negara ASEAN.

DEFEND ID juga mengatakan Dirgantara Indonesia dan PAL tidak memiliki kerja sama maupun penjualan produk alat peralatan ketahanan dan keamanan ke Myanmar.

Dilansir dari Reuters, sejumlah aktivis mengadukan Pindad, Dirgantara Indonesia, dan PAL ke Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia dengan tuduhan ketiganya menjual peralatan ke Myanmar sejak kudeta. Transaksi tersebut diduga terjadi melalui sebuah perusahaan Myanmar bernama True North, yang disebut dimiliki oleh putra seorang menteri di pemerintahan militer.

Aktivis yang mengadukan tiga BUMN tersebut adalah organisasi Myanmar Chin Human Rights Organization dan Myanmar Accountability Project, serta mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman.

Sebagai informasi, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya mendorong penyelesaian damai di Myanmar yang dilanda kudeta. Pada KTT ASEAN di Jakarta belum lama ini, ASEAN sepakat untuk berpegang five-point consensus sebagai referensi utama dalam mengatasi krisis Myanmar.

Five-point consensus menyerukan penghentian segera kekerasan dan dialog konstruktif antara semua pihak yang terlibat. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia bahkan menyatakan telah melakukan engagement dengan seluruh pihak di Myanmar, termasuk junta militer.

Data Assistance Association for Political Prisoners mencatat jumlah korban tewas sejak kudeta pada 1 Februari 2021 tersebut mencapai 4.139 korban per 3 Oktober 2023.

Editor: Prisma Ardianto