Sri Mulyani: Birokrat Tak Kreatif, Manfaat APBN Minim

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk melihat dampak penggunaan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kualitas belanja harus terus ditingkatkan. “Kami siap sedia untuk bekerja sama dengan K/L dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan amanat rakyat melalui pengelolaan belanja negara yang baik,” tutur dia.

*Sering Ada Gap*

Menkeu mengatakan, penggunaan anggaran secara efektif harus sejalan dengan birokrasi yang ada. Dalam hal ini birokrasi harus mengikuti prioritas yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam pelaksanaannya sering ada gap dan hal ini harus dijembatani agar dapat terjadi keselarasan. “Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas belanja dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai prioritas pembangunan nasional,” kata Menkeu.

Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas berupaya melakukan inovasi dari sisi perencanaan agar menjadi semakin sederhana. Hal ini bertujuan agar K/L tidak kesulitan saat membuat perencanaan anggaran dan akan mempercepat waktu dari perencanaan ke implementasi belanja. Sehingga K/L tidak perlu berkali-kali mengisi dokumen dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga sampai pelaporan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Proses penganggaran menjadi seefisien mungkin, proses bisnis juga lebih mudah dan fokus kita pada dampak. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil,” kata dia.

Editor: Nasori