Bergegas Menuju Indonesia Emas 2045

Keempat, konsistensi dalam mendorong inklusi dan pendalaman pasar keuangan agar investor dan dunia usaha semakin tertarik menaruh dananya di dalam negeri.

“Pemerintah dalam 10 tahun terakhir telah mendorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan daya saing, namun masih perlu lebih konsisten dan terintegrasi hingga ke pemerintah daerah,” tutur Andry.

Kolaborasi Usaha Besar dan UMKM

Diwawancara terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai target dalam RPJPN 2025-2045 cukup realistis. Target-target itu dibuat berdasarkan refleksi keadaan saat ini dan visi di masa depan, agar kehidupan bangsa Indonesia lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga sumber daya yang melimpah, baik dari sumber daya alam (SDA) maupun SDM menjadi modal utama guna meraih target. Jumlah penduduk yang besar akan mendorong konsumsi yang menjadi andalan PDB Indonesia dengan kontribusi di atas 50%.

Dari sisi SDA, kata Arsjad, Indonesia memiliki 30 juta ton cadangan nikel, terbesar di dunia. Selain itu, potensi energi baru terbarukan (EBT) yang besar baik dari angin, hidro, maupun geothermal mencapai 3.600 giga Watt. “Sektor maritim baik dari kelautan dan perikanan dapat diolah dengan skema ekonomi biru, dan masih banyak potensi yang lain,” jelas dia.

Untuk meraih target PDB/kapita US$ 30.300, kata Arsjad, ekonomi harus tumbuh 5-6% per tahun, di mana 4,5% di antaranya merupakan investasi asing. Untuk tumbuh tinggi, dibutuhkan strategi hilirisasi industri, terutama di sektor pertanian dan industri, serta akselerasi transisi energi, yang berdampak besar bagi penciptaan lapangan kerja.

Strategi lain adalah kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk memastikan kemerataan dan inklusivitas pembangunan, termasuk kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM. Program pemerintah “UMKM naik kelas” harus dipercepat. “Itulah kunci agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap/MIT) yang telah berlangsung selama 30 tahun, dan menjadi negara maju pada 2045,” kata dia.

Dalam perspektif Arsjad, pemerintah juga harus membenahi sektor industri. Harapannya, saat pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tinggi, angka impor bisa ditekan, agar tidak terjadi overheating seperti yang terjadi selama ini. Dalam konteks itulah perlunya diidentifikasi industri mana saja yang dikembangkan, baik di hulu, menengah, dan juga subtitusi impor.

Menurut Arsjad, pengalaman negara maju dan negara berkembang di dunia yang terkendala middle income trap (MIT) banyak disebabkan oleh ketergantungan pada SDA dan SDM yang kurang berkualitas, serta kalah dalam persaingan teknologi. Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun untuk keluar dari MIT.

Kadin Indonesia juga sepakat bahwa industri bernilai tambah tinggi (hilirisasi), SDM berkualitas, dan inovasi lewat R&D yang kuat memang menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan VIE 2045. “Pemerintah harus memikirkan bagaimana transfer teknologi bisa berjalan cepat, baik melalui kolaborasi maupun membuka investasi yang mempercepat transfer teknologi, serta menyiapkan enabling environment yang memadai,” kata Arsjad.

Sementara itu, dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, dibutuhkan link and match antara industri dan institusi pendidikan. Penting untuk memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi dan vokasi sesuai kebutuhan perusahaan baik skill dan pengetahuannya.

Perlu Di-review

Berpandangan senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, VIE 2045 dalam RPJPN 2025-2045 merupakan kebijakan yang baik guna menciptakan kepastian tentang terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. "Jadi, pemerintah punya acuan untuk meneruskan upaya reformasi struktural terhadap iklim investasi, birokrasi, dan pasar tenaga kerja nasional,” ujarnya

Editor: Indah Handayani