Bergegas Menuju Indonesia Emas 2045

Namun, Shinta menilai, strategi dan milestones yang ada di VIE 2045 selayaknya di-review, diperbarui, dan disesuaikan dengan konteks urgensi dan tantangan ekonomi sekarang hingga 10 tahun ke depan. ”Yang perlu di-review antara lain kecepatan transformasi keahlian dan overhaul produktivitas pekerja serta peningkatan fleksibilitas iklim ketenagakerjaan. Ini penting agar lebih sesuai tantangan tren digitalisasi ekonomi dan investasi yang sudah jauh beralih ke padat modal, yang butuh tenaga kerja dengan skills lebih tinggi dan tidak bisa didominasi unskilled workers seperti saat ini," papar Shinta.

VIE 2045 juga perlu mencakup strategi, instrumen, dan milestones untuk memberdayakan dan mentransformasi sektor ekonomi informal dan UMKM secara lebih fokus, terstruktur, dan intensional, serta tidak insidentil tergantung pilihan politik. Sebab, selama ini sektor informal dan UMKM merupakan kontributor pertumbuhan ekonomi dan pemberi kerja terbesar di RI.

Shinta menegaskan, Apindo sangat mendukung agenda VIE 2045. Apindo justru sangat antusias dan menantikan percepatan reformasi struktural iklim usaha, birokrasi, dan pasar tenaga kerja oleh pemerintah. Hal ini karena regulasi akan menjadi setting, ibarat gigi kendaraan yang menentukan seberapa cepat pelaku usaha bisa melakukan ekspansi usaha.

"Tidak tertutup kemungkinan kita bisa gagal di tengah jalan kalau reformasi strukturalnya hanya berhenti on paper, atau implementasinya tidak sesuai harapan atau tidak konsisten," tandas Shinta.

Secara khusus, Shinta mengkhawatirkan dampak pandemi Covid-19 yang menciptakan disrupsi besar yang bisa menghambat capaian VIE 2045. Selain menciptakan economic scarring effect (perlambatan pertumbuhan, pelemahan penciptaan lapangan kerja baru, dan pelebaran gap sosial-ekonomi), gara-gara pandemi lanskap persaingan usaha dan tren ekonomi global banyak berubah. Itu karena terjadi percepatan digitalisasi ekonomi, adopsi teknologi industri 4.0, dan peningkatan urgensi dekarbonisas.

“Hal itu semua menciptakan kebutuhan transformasi ekonomi yang lebih cepat, lebih radikal, dan lebih konsisten meng-offset kekurangan-kekurangan capaian pembangunan yang terjadi sebelumnya,” tegas Shinta.

Benahi Inefisiensi

Sedangkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, untuk mencapai pertumbuhan per kapita US$ 30.300 pada 2045, ekonomi rata-rata harus tumbuh 7-8% per tahun dan harus berkualitas. Ketika mengejar VIE 2045, Bhima menekankan pentingnya strategi sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui.

“Artinya, pertumbuhan tinggi harus dibarengi perbaikan indikator kesejahteraan, kemiskinan ekstrem menjadi 0%, rasio Gini menurun, ketimpangan desa dan kota bisa diatasi, lapangan kerja untuk masyarakat bawah terbuka lebar, industri manufaktur berteknologi tinggi bertumbuh. Sebab, ekses dari pertumbuhan ekonomi tinggi biasanya rasio Gini meningkat,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, untuk mencapai pendapatan per kapita US$ 23.000 pada 2045, dibutuhkan pertumbuhan rata-rata 6% dari sekarang. Sedangkan untuk mencapai pendapatan/kapita US$ 30.300, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun hingga 2045.

Oleh karena itu pemerintah terus menggenjot industrialisasi secara lebih masif. Industrialisasinya harus inklusif dan berkelanjutan, yakni yang besar memberikan dampak rambatan kepada UMKM, agar UMKM menjadi bagian dari rantai produksi industrialisasi. “UMKM kita dorong menjadi startup science tech company, bukan hanya startup marketplace,” kata Amalia.

Selain itu, industrialisasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas SDM. Riset dan inovasi menjadi kunci daya saing peningkatan industri. “Ke depannya pemerintah akan menempatkan universitas yang memiliki keunggulan bidang tertentu dengan lokasi yang dekat dengan industri. Jadi ada link antara industri dan universitas, agar industrialisasi bisa sukses,” kata Amalia.

Pemerintah juga akan memastikan transformasi digital terus berjalan. Pemerintah akan mendorong perusahaan terus mengembangkan R&D, menerapkan prinsip keberlanjutan, dan menerapkan prinsip ekonomi hijau agar dapat bersaing.

Amalia menekankan, dalam RPJPN ada arah kebijakan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta produktivitas ekonomi. “Pemerintah ingin membangun scientific temper, yaitu budaya karakter ilmiah yang harus kita didik sejak dini. Jadi kita berpikir, berkarakter, kemudian budaya kita ini budaya ilmiah dan budaya inovasi,” ucap Amalia.

Kemudian, untuk mencapai VIE 2045, pemerintah bisa melakukan komersialisasi iptek dan inovasi melalui triple helix antara akademisi, swasta, dan pemerintah. Ibu Kota Nusantara juga kelak didorong menjadi superhub ekonomi.

Editor: Indah Handayani