Kemenkeu: Butuh Insentif Khusus Agar Negara Berkembang Mau Terlibat Dalam Transisi Energi

BOGOR,investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai upaya menjalankan transisi energi harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh negara. Dalam hal ini diperlukan insentif agar negara berkembang bisa berperan lebih optimal untuk menjalankan transisi energi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim.

“Paling tidak mengharapkan insentif bagi negara berkembang untuk bisa berkomitmen mewujudkan pengurangan komisi yang sama-sama dinikmati secara global,” ucap Direktur Pinjaman dan Hibah Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Dian Lestari dalam media briefing di Hotel Rancamaya, Bogor pada Rabu (29/5/2024).

Bila pemanasan global tidak diantisipasi maka akan memberikan efek domino ke perekonomian. Oleh karena itu upaya mengantisipasi perubahan iklim harus dilakukan secara kolektif oleh semua negara. Apalagi upaya menjalankan hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia menuturkan insentif diberikan agar negara-negar mau merelakan pembiayaan atas kesempatan yang hilang (opportunity cost) karena adanya adaptasi untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Khususnya untuk menuju energi baru terbarukan.

“Ada kebutuhan teknologi yang lebih mahal ada kebutuhan investasi yang  sangat besar belum lagi dampak transisi ke makro perlu dikompensasi. Ini diharapkan adanya insentif yang terlihat dari berbagai instrumen pembiayaan yang diberikan internasional apakah melalui kerjasama pembiayaan bilateral, apakah melalui pembiayaan multilateral,” kata Dian.

Dian mengatakan perlu upaya lebih agar perusahaan mau menggunakan instrumen yang berbasis ekonomi hijau dari yang sebelumnya menggunakan instrumen konvensional.

“Dari sisi maturity atau dari sisi kita berbicara memobilisasi dari sisi private. Nanti dikaitkan dengan green sukuk dan green bonds. Sebenarnya butuh effort lebih untuk perusahaan, entitas, bahkan negara mau switching dari instrumen konvensional ke green instrument,” terang Dian.

Menurut dia, upaya menggunakan instrument hijau karena pengawasannya masih sangat ketat. Terutama negara-negara dari Eropa yang sangat menghindari green instrument karena mengantisipasi terjadinya praktik greenwashing. Dimana ada satu proyek yang dijalankan dengan strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat sesuatu tampak berkelanjutan (sustainable) padahal tidak digunakan sepenuhnya untuk proyek ramah lingkungan.

“Instrumen yang benar-benar punya integritas, instrumen yang betul-betul tidak sekedar greenwashing  itu additional  cost, ini butuh insentif agar perusahaan mau switching dari instrumen konvensional ke green instrumen karena efeknya lebih. Tetapi efeknya adalah harga yang lebih rendah yang seharusnya bisa diharapkan pada saat itu tidak semata-mata berbicara mengenai instrumen yang menghasilkan profit tetapi instrumen juga berkontribusi ke  agenda global,” kata Dian.

Editor: Arnoldus Kristianus