Lembaga Baru Prabowo, BP Investasi Danantara Perlu Diperkuat dengan UU

Menurut Rizaldy, keberadaan BP Investasi Danantara merupakan bagian reformasi kelembagaan baik secara struktural dan fungsional oleh Prabowo khususnya berkaitan dengan pengelolaan segala kekayaan negara yang dipisahkan. Jika menjadi super BUMN, kata Rizaldy, maka BP Investasi Danantara akan berbeda dengan BUMN.

Dia mencontoh, BUMN saat ini masih bisa dituntut secara pidana karena rezim hukumnya mengenal doktrin kerugian BUMN adalah kerugian negara. Sementara, jika BP Investasi Danantara menjadi super holding, maka rezim hukum tersebut tidak berlaku karena aset dan investasinya dikelola secara profesional bisnis.

“Berarti kekayaannya dipisahkan secara rigid dan kaku, berbeda dengan BUMN rezim hukumnya saat ini bisa dituntut pidana, karena mengenal doktrin kerugian BUMN adalah kerugian negara, meskipun ada namanya business judgement rule. Ke depan bisa jadi super holding ini (BP Investasi Danantara) tidak mengenal rezim hukum tersebut, karena dikelola secara profesional bisnis dan aura swastanya sangat dominan, karena badan ini lebih besar lagi dari BUMN,” jelas Rizaldy.

Lebih lanjut, Rizaldy mengatakan BP Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN. Menurut dia, badan ini merupakan salah satu realisasi demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

“Jadi kalau dilihat dari segi konstitusi, dalam konteks Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 perihal demokrasi ekonomi, di mana BP Investasi Danantara ini mengelola aset pemerintah yang dipisahkan dari kekayaan negara atau APBN secara terintegrasi, sehingga aset tersebut bisa mempunyai nilai tambah dan memberikan keuntungan bagi negara,” pungkas Rizaldy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yaitu Badan Pengelola Investasi Danantara yang bertugas untuk pengelolaan investasi, dan dikepalai oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala.

“Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap,” ujar Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Editor: Prisma Ardianto