Komisi XI Sanggah Gubernur BI, Pelemahan Rupiah Tak Terkait Penggeledahan KPK

Misbakhun juga mengomentari soal penggeledahan KPK terhadap kantor pusat Bank Indonesia atau BI. Menurut dia, hal tersebut merupakan prosedur hukum yang dihormati atas kasus yang ditangani KPK.

“Terkait dengan penggeledahan KPK di kantor Bank Indonesia itu adalah prosedur dari proses hukum yang harus dihormati dalam rangka penegakan hukum atas kasus yang sedang didalami oleh KPK,” pungkas Misbakhun.

Diketahui, pada Senin malam, 16 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggeledah kantor pusat Bank Indonesia untuk mengusut penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR). Beberapa ruangan diperiksa sejak malam hingga subuh, termasuk ruang kerja Gubernur Bank Indonesia di Gedung Thamrin BI, Jakarta.

Sebelumnya, merespons pemeriksaan oleh KPK, Gubernur BI, Perry Warjiyo tak menampik bahwa pemberitaan tentang kasus korupsi penggunaan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) di BI dan OJK turut berdampak pada kondisi stabilitas nilai tukar rupiah.

“Segala berita akan berpengaruh terhadap kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah. Tentu saja BI dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar termasuk nilai tukar rupiah. BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Desember 2024 di Gedung Thamrin, BI pada Rabu (18/12/2024).

Perry pun menegaskan bahwa ikhtiar menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dilakukan melalui tiga jenis intervensi yaitu Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), pasar spot, hingga ke pasar surat berharga negara (SBN). BI juga menggunakan instrumen pro-maret yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk menjaga stabilitas mata uang Garuda.

“BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi dan langkah lain seperti SRBI,” imbuh Perry.

Editor: Prisma Ardianto