Cegah Inefisiensi Anggaran, Ekonom Sarankan Pakai Model Kuartil

JAKARTA, investor.id – Upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun menimbulkan kekisruhan terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang harus menghitung ulang alokasi anggaran tahun 2025. Dalam hal ini perlu pendekatan berbeda dalam menentukan alokasi anggaran yang harus dipangkas.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, keputusan Presiden untuk merekonstruksi ulang porsi anggaran yang akan dipangkas menandakan bahwa ada ketidakseimbangan dalam proses penyisiran awal. Dengan menggunakan pendekatan tradisional dalam pembagian anggaran seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, memang sering kali sulit mengukur dampak langsung terhadap layanan publik.

“Oleh karena itu, gagasan untuk mengkategorikan belanja dalam model kuartil (Q1-Q5) menjadi solusi yang lebih rasional dan transparan,” ucap Achmad pada Rabu (12/2/2025).

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Dalam postur APBN 2025, otak-atik belanja yang tidak mempertimbangkan efektivitas layanan publik dapat berujung pada inefisiensi struktural yang berkepanjangan.

Bila pemerintah sekadar memangkas belanja tanpa pemetaan yang jelas terhadap dampaknya, maka bisa terjadi pengurangan anggaran pada aspek yang sebenarnya esensial (Q1-Q3), sementara belanja yang kurang relevan (Q4-Q5) justru tetap berjalan karena alasan administrasi atau kelembagaan.

“Oleh karena itu, perlu ada pemetaan ulang yang lebih akurat dan berbasis pada relevansi anggaran terhadap output dan outcome layanan publik,” kata dia.

Dengan pendekatan pembagian anggaran berdasarkan kategori kuartil (Q1-Q5), pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi area mana yang harus dipertahankan dan mana yang bisa diefisiensikan.

Kategori Q1, yang mencakup biaya yang langsung dan relevan dengan pelayanan publik, seharusnya tidak dipangkas sama sekali. Ini termasuk anggaran yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta program sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ganggu Layanan Publik

Editor: Prisma Ardianto