Cegah Inefisiensi Anggaran, Ekonom Sarankan Pakai Model Kuartil

Contohnya, dalam anggaran Kementerian Perhubungan, terdapat honorarium untuk tenaga non-ASN yang bertugas menjaga pintu perlintasan kereta api. Dalam beberapa kasus, efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas honorarium ini karena bukan belanja pegawai ASN langsung, padahal mereka adalah bagian dari layanan publik langsung dan relevan (Q1).

Jika tenaga penjaga lintasan kereta api hilang akibat pengurangan anggaran, maka layanan publik langsung akan terganggu, dan potensi kecelakaan di perlintasan pun meningkat, yang berujung pada risiko korban jiwa. Penyisiran anggaran harus dilakukan dengan hati-hati agar efisiensi tidak mengorbankan aspek keselamatan dan pelayanan yang vital bagi masyarakat.

Kategori Q2, yang mencakup biaya yang tidak langsung namun relevan dengan layanan, juga sebaiknya tetap dijaga. Anggaran dalam kategori ini seringkali berkaitan dengan operasionalisasi kebijakan, penelitian, serta peningkatan kapasitas aparatur negara yang memiliki efek jangka panjang terhadap efisiensi birokrasi.

Misalnya di Kementerian Perhubungan, anggaran untuk pelatihan keselamatan transportasi bagi operator kendaraan umum, meskipun tidak secara langsung menyentuh masyarakat, tetap esensial dalam menjamin keamanan dan kelancaran layanan publik di sektor transportasi. Jika anggaran ini dipangkas, maka kemampuan operator dalam menangani situasi darurat dan mengurangi kecelakaan dapat berkurang secara signifikan.

Kategori Q3 merupakan biaya yang tidak langsung dan tidak relevan dengan layanan publik secara langsung, tetapi berfungsi sebagai enabler atau pendukung utama. Belanja dalam kategori ini mencakup pengadaan teknologi informasi, pelatihan SDM yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, serta proyek-proyek pendukung kelembagaan.

Contohnya, layanan lift dan AC (air conditioner) untuk para karyawan ASN mungkin tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas dan kenyamanan kerja pegawai.

“Bila layanan ini dihilangkan atau dikurangi secara drastis, maka efektivitas kerja birokrasi dapat terganggu. Sementara efisiensi bisa dilakukan di beberapa bagian, pemangkasan yang berlebihan di sektor ini bisa berdampak negatif terhadap efisiensi operasional di masa depan,” terang dia.

Q4 mencakup belanja yang tidak langsung dan tidak relevan dengan layanan publik, tetapi memiliki peran pendukung sampingan, seperti berbagai kegiatan seremonial, perjalanan studi banding ke luar negeri yang tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kebijakan, serta rapat antara DPR dan mitra yang diadakan di hotel mewah daripada di gedung DPR yang lebih hemat biaya.

Sedangkan, Q5 mencakup belanja yang tidak langsung, tidak relevan, dan tidak memiliki nilai tambah signifikan, seperti anggaran untuk fasilitas non-esensial di lembaga pemerintahan, meeting di Bali atau kawasan pariwisata saat konsinyering yang tidak memiliki urgensi yang jelas.

“Pemangkasan belanja di kedua kategori ini dapat membantu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik,” kata Achmad.

Editor: Prisma Ardianto