Indonesia Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Hadapi Tarif Trump

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sedang menyusun paket kebijakan ekonomi untuk menghadapi dampak dari penerapan tarif balasan (resiprokal) oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. Stimulus ini akan meliputi kebijakan perdagangan hingga investasi.

“Mengenai paket ekonomi, sedang dalam pembahasan terkait dengan perizinan impor, OSS (Online Single Submission), layanan perpajakan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan kuota, termasuk di dalamnya sektor keuangan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (18/4/2025).

Upaya menyusun paket kebijakan ekonomi juga dilakukan dengan sinergi bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini dilakukan untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran.

“Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan BI, terutama terkait dengan pembayaran yang diminta oleh pihak Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

Dalam negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat turut dibahas mengenai penguatan dalam perdagangan, investasi,energi, sektor pendidikan, hingga sektor pertahanan. Dengan adanya negosiasi ini diharapkan ada perlakuan yang adil dan setara antara dua negara tersebut.

“Kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara Asean. Kami minta ini akan diberikan secara lebih adil dan tidak diberikan tarif yang lebih tinggi,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa paket kebijakan ekonomi disiapkan agar Indonesia bisa mengantisipasi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal dari Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Penerapan tarif ini dikhawatirkan akan memberikan dampak ke industri padat karya. Pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengantisipasi dampak perang tarif.

“Sementara ini, kita akan masih dalam negosiasi dan belum pasti apa yang akan terjadi dalam 30-60 hari ke depan,” kata Mari Elka.

Sebelumnya, pada 2 April 2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan dan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara. Salah satunya adalah Indonesia yang dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Namun, setelah itu, Pemerintah Amerika Serikat kembali mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dengan penerapan tarif balasan (resiprokal) oleh Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia, ekspor produk garmen bisa terkena tarif hingga 47%.

Pengenaan tarif dijalankan dalam dua bentuk. Pertama, tarif baseline dan tarif balasan (resiprokal). Tarif baseline diterapkan sebesar 10% yang diberlakukan untuk semua negara. Tarif resiprokal diterapkan berbeda-beda untuk setiap negara. Untuk tarif resiprokal, Indonesia dikenakan sebesar 32%.

Dengan langkah Pemerintah Amerika Serikat yang melakukan penundaan tarif resiprokal selama 90 hari, semua negara terkena tarif tambahan dalam bentuk baseline sebesar 10%. Untuk tarif normal, produk garmen di kisaran 10-37% ditambah pengenaan tarif baseline sebesar 10%, maka total tarif terhadap produk ekspor garmen dari Indonesia ke Amerika Serikat berkisar 20%-47%.

“Dengan berlakunya tarif selama 90 hari sebesar 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang khusus tekstil garmen ini kan antara 10% sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, tarifnya itu menjadi 10% ditambah 10% ataupun 37% ditambah 10%,” jelas Airlangga.

Tarif Lebih Tinggi 

Editor: Jauhari Mahardhika